Adapun tuntutan dari GERAM diantaranya, menolak kenaikan BBM, meminta Kapolres Binjai untuk memanggil dan memeriksa orang yang bertanggungjawab atas jatuhnya korban yang diakibatkan rusaknya Jalan sesuai dengan UU 22 Tahun 2022 tentang lalulintas dan angkutan jalan, meminta Pemko Binjai untuk menertibkan lahan parkir sesuai dengan Perwa Kota Binjai, meminta Kapolres Binjai agar mengusut tuntas perkara pidana yang mengakibatkan keributan yang terjadi di Binjai Selatan terkhusus di Kelurahan Bhakti Karya dan oknum oknum Intelektual yang terlibat di dalamnya, serta meminta Walikota Binjai agar memberikan kejelasan terhadap Pembangunan Jalan Payaroba kepada Masyarakat.

Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya kemarin sudah menerima aspirasi terkait penolakan harga BBM dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Kota Binjai. 

"Untuk itu, kami membuka kesempatan kepada GERAM Kota Binjai, bila ada aspirasi yang akan ditambahkan ke aspirasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Kota Binjai, sehingga kami dapat mengantarkan sekaligus ke DPR RI dan istana negara yang rencananya akan dibawa sore ini oleh Wakil Ketua DPRD Binjai, yaitu Bapak Syarif Sitepu," ungkap pria yang akrab disapa H. Kires ini. 

Sementara itu, salah seorang perwakilan GERAM Binjai mengaku sudah muak terkait masalah BBM. Sebab menurutnya, seluruh mahasiswa dan masyarakat menolak penyesuaian harga tersebut.

"Kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah sangat mengherankan, karena tidak ada masyarakat yang membeli BBM secara hutang. Untuk itu kami mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pengurangan subsidi BBM dialihkan untuk Bansos masyarakat miskin. Pertanyaannya, sampai kapan Bansos diberikan kepada masyarakat, sedangkan kenaikan harga BBM berlaku seterusnya," ungkap salah seorang perwakilan mahisiswa yang tergabung dalam GERAM Binjai. 

Tidak hanya itu, mereka juga mempertanyakan solusi dari Pemko Binjai agar tidak terjadi lagi kasus kecelakaan karena kerusakan jalan seperti yang terjadi di Payaroba hingga menimbulkan korban jiwa. 

"Siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus kecelakaan di jalan Payaroba?! Apakah setelah ada perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban, lalu proses pidana terhadap pihak pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut tidak bisa berlanjut," tanya perwakilan GERAM kepada Forkopimda Binjai.

Masalah lahan parkir juga ikut dipertanyakan oleh perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam GERAM Binjai. Sebab menurut mereka, hingga saat ini belum ada penertiban terhadap pengelola lahan parkir. 

Sebab menurut mereka, hingga saat ini masih banyak petugas parkir yang tidak memakai seragam petugas parkir, tidak memakai identitas petugas parkir, bahkan tidak bisa menunjukkan tiket retribusi parkir.

"Menurut hemat kami untuk masalah lahan parkir, hingga kini Pemko Binjai masih sebatas "kita akan" atau "Dishub Binjai sedang" menyusun sistem E-parking, dan itu sudah berlangsung lebih dari setahun. Dalam rentang waktu itu, sudah berapa banyak uang masyarakat yang masuk menjadi Pungli," tegas perwakilan GERAM Kota Binjai.

Menanggapi pertanyaan itu, Kapolres Binjai yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Deny, menegaskan, terkait aspirasi massa GERAM Binjai yang ditujukan kepada Kapolres Binjai, untuk lebih jelasnya maka perkembangan proses hukum dari masing-masing permasalahan akan disampaikan oleh pejabat yang berkompeten dari Polres Binjai.

"Terkait perkembangan proses hukum dari masing-masing permasalahan, akan disampaikan oleh pejabat yang berkompeten dari Polres Binjai, yaitu Kasatreskrim dan Kanit Gakkum," ujar Kompol Deny. 

Mendapat arahan dari Wakapolres, Kasatreskrim Polres Binjai AKP M. Ryan Permana pun memberikan tanggapannya. 

"Untuk permasalahan di Kelurahan Bhakti Karya, kami masih melaksanakan proses hukum terhadap kasus tersebut. Sedangkan untuk permasalahan di Bhakti Karya dan Beguldah, juga harus ada perhatian dari Pemko Binjai, karena yang bermasalah adalah Kelompok Tani Mekar Jaya dan masyarakat setempat," urai AKP M. Ryan Permana.

Sedangkan terkait kasus jatuhnya korban yang disebabkan kerusakan jalan di Jalan Payaroba, Kanit Gakkum Satlantas Polres Binjai, Ipda Abdullah Sani menjelaskan bahwa Polres Binjai sudah melakukan proses hukum yang semestinya, dan sudah dilaksanakan perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban, dimana pihak pelaku telah memberikan tali asih kepada pihak korban.

"Guna mengantisipasi terjadinya kasus yang sama akibat kerusakan jalan di Payaroba, Polres Binjai telah memasang rambu-rambu peringatan agar dipatuhi pengguna jalan," beber Ipda Abdullah Sani. 

Di tempat yang sama, Sekdako Binjai H. Irwansyah Nasution, juga ikut menanggapi permasalahan perbaikan jalan di Kota Binjai, yang merupakan tanggung jawab Pemko Binjai. "Namun perbaikan jalan tersebut pastinya membutuhkan dana APBD, yang mulai proses penganggaran hingga pengerjaan perbaikan jalan tersebut harus sesuai dengan ketentuan, bahkan diawasi oleh lembaga penegak hukum," jelas Sekdako Binjai. 

Sedangkan tentang proses hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan di jalan Payaroba, Sekdako Binjai menegaskan bahwa hal itu merupakan ranah dari pihak Kepolisian.

"Sedangkan untuk masalah parkir, sistem E-parking memang sedang disiapkan oleh Dishub Kota Binjai, dan akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diterapkan," terang Iwan Enjes, sapaan Sekdako Binjai. 

Usai menerima jawaban dari pihak yang berwenang, perwakilan GERAM Binjai pun akhirnya dapat menerimanya. 

Dalam pertemuan itu juga, Polres Binjai diminta segera menyelesaikan proses hukum atas permasalahan kekerasan di Kelurahan Bhakti Karya dan Dusun Beguldah di Kecamatan Binjai Selatan.

Dalam pertemuan itu juga disimpulkan jika nantinya akan segera digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pengelolaan lahan parkir di Kota Binjai, khususnya di lokasi Binjai Milenial Market (BMM) yang terindikasi terjadi Pungli dalam jumlah besar, dengan menghadirkan Pemilik BMM, Kasatpol PP, Kadishub, perwakilan GERAM, serta Komisi C DPRD Kota Binjai. 

RDP tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, 19 September 2022 mendatang. 

Penyerahan aspirasi massa GERAM Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai, menjadi bagian akhir dalam pertemuan ini.