Wakil Bupati Deli Serdang Serahkan LKPD 2025 Unaudited ke BPK Perwakilan Sumut
Deli Serdang (utamanews.com)
Oleh: Jonas
Selasa, 31 Mar 2026 08:31
Lom Lom Suwondo SS, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), di kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 22, Medan, Rabu (30/3/2026).
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), di kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 22, Medan, Rabu (30/3/2026). Laporan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang.
Penyerahan LKPD Unaudited merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik, sekaligus menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.
Baca juga:
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Semoga hasil pemeriksaan nanti memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan dan efisiensi pengelolaan anggaran di Deli Serdang,” ujar Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo.
Dia berharap proses audit berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana yang telah diperoleh dalam tujuh tahun terakhir.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Meski demikian, ketepatan waktu penyampaian laporan bukan satu-satunya penentu kualitas laporan keuangan. Menurutnya, kualitas laporan sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan serta kelengkapan bukti pendukung.
“Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Terpenting adalah bagaimana penyusunan tersebut memenuhi prinsip akuntansi dan didukung bukti yang memadai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paula menyampaikan bahwa opini WTP merupakan standar minimal dalam penilaian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan opini tersebut, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Dalam proses pemeriksaan, BPK juga mengingatkan pentingnya keterbukaan data, kelengkapan dokumen, serta akses terhadap aset dan pihak terkait guna mendukung kelancaran audit.
“Tim pemeriksa tidak mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi sangat diperlukan agar pemeriksaan berjalan optimal,” tambahnya.
BPK juga mengimbau pemerintah daerah untuk menghindari berbagai potensi permasalahan, seperti lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian pencatatan aset, hingga kurangnya bukti pertanggungjawaban belanja.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
