Presiden Jokowi Tinjau Langsung Jalan Rusak di Labura
Labuhanbatu Utara (utamanews.com)
Oleh: Boraspati
Rabu, 17 Mei 2023 12:27
Istimewa
Presiden didampingi Wakil Gubernur Sumut dan Bupati Labura tampak meninjau jalan yang rusak parah, Rabu (17/5)
Presiden Jokowi akhirnya mengunjungi dan meninjau langsung jalan yang rusak parah di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Rabu (17/5/2023). Terdapat lumpur dan kubangan yang berada di sepanjang 13 kilometer. Sampai di lokasi, Jokowi sempat bertegur sapa dengan warga.
Kunjungan Jokowi bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, ke lokasi jalan rusak itu menunjukkan ada perhatian besar terhadap masalah infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Baca juga:
"Kita meninjau di provinsi Sumatra Utara di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat, di Provinsi Sumut ini jalan nasional ada 2600 yang rusak kira-kira 260-an,"
"Kedua jalan provinsi, jalan provinsi ada 3005 kilometer, yang rusak kira-kira 340 kilometer. Jalan kabupaten, nah ini yang banyak rusak, dari 33.000 kilometer, yang rusak kira-kira 13000 kilometer,"
"Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhan Batu Utara," kata Jokowi usai meninjau jalan.
Ia mengatakan, kondisi jalan rusak di Labura sepanjang 13 kilometer dan jalan kabupaten yang menuju ke Sei Ledong, ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama.
Jokowi menyampaikan rencana perbaikan yang akan dimulai pada bulan Juli, sehingga diharapkan jalan-jalan tersebut dapat diperbaiki secara tepat waktu.
"Ini yang harus kita perbaiki, yang nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli," ucapnya.
Dari peninjauan ini, Jokowi berharap kesadaran dan pemahaman mengenai masalah infrastruktur jalan yang rusak di daerah-daerah lain juga meningkat, sehingga dapat memicu tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan, terdapat wewenang yang berbeda antara jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten/kota.
"Dan semua yang di Sumut tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh pak gubernur, ada yang dikerjakan oleh pak bupati, ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira provinsi atau kabupaten kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," pungkasnya.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
