Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 77 Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kepada 63 kepala daerah. Penyerahan dilaksanakan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (10/1/2024).

Selain 77 RDTR, pada kesempatan tersebut Menteri Hadi Thahjanto juga menyerahkan 5 RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) yang telah disusun. Sehingga total Materi Teknis RDTR yang diserahkan ada sebanyak 82.

Penyerahan Materi Teknis RDTR ini merupakan hasil dari kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 yang telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dengan total anggaran Rp 130.473.662.000.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan komitmen penandatangan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR antara Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang dengan para kepala daerah yang dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu. Sekaligus mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam menindaklajuti proses RDTR menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan proses perintegrasiannya ke dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Penyusunan RDTR ABT BA BUN, dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pagu sebesar Rp 117.697.715.000 dan kegiatan swakelola dengan pagu sebesar Rp 12.775.947.000.

Penyusunan RDTR tersebar di 25 provinsi dan 68 kabupaten atau kota ini diharapkan dapat berimplikasi kepada pertumbuhan investasi serta mendorong kesejahteraan masyarakat seluruh daerah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto mengatakan, target RDTR di seluruh Indonesia adalah sebanyak 2.000.

"Kalau kita pukul rata-rata per kabupaten atau kota madya, paling tidak ada 4 RDTR setiap kabupaten atau kota," kata Hadi.

Saat ini, RDTR yang sudah selesai ada sebanyak 399 RDTR, dengan 203 RDTR sudah terhubung OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan RDTR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan perlu ada percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena dapat menjadi langkah krusial untuk menarik investasi ke Indonesia.

“Harapan kami materi teknis ini segera ditindak lanjuti sehingga menjadi Persub (Persetujuan Substansi) dan dilanjutkan menjadi Perkada,” ungkap Menteri Hadi dalam Kegiatan Penyerahan Hasil Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023.

Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 dokumen RDTR untuk 254 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun, yang baru selesai hanya 399 RDTR sehingga dia mendorong kabupaten/kota menyelesaikan rencana detail tata ruang untuk mendukung investasi.

“Jika sudah menjadi Perkada RDTR maka akan menambah jumlah yang sebelumnya sudah jadi sebanyak 399 dari target kita 2000,” ucap Hadi Tjahjanto.

Dalam upayanya mempromosikan RDTR sebagai alat strategis untuk mendatangkan investasi, Hadi mengharapkan pemahaman yang lebih mendalam dan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan RDTR akan membantu investor dalam memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama karena telah terhubung dengan sistem online single submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Apalagi sudah terhubung dengan sistem yang dibangun di BKPM yaitu online single submission yang sekarang sudah terhubung sebanyak 203 RDTR,” tambah Hadi Tjahjanto.

Menteri Hadi optimistis bahwa materi teknis yang diserahkan dapat segera diproses dan terintegrasi dalam sistem dari BKPM sehingga memberikan kemudahan bagi investor dalam mengakses dan memahami tata ruang, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Mudah-mudahan dari materi teknis yang kita serahkan ini juga segera berproses dan bisa langsung kita hubungkan secara online di sistem di Kementerian Investasi/BKPM,” kata Hadi.

Usai menerima hasil RDTR, Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Jajaran atas penyerahan bantuan teknis RDTR.

“Tentunya saya selaku Wali Kota dan atas nama Pemerintah Kota Pematang Siantar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Menteri ATR/BPN beserta jajarannya, melalui bapak Direktur Jenderal Tata Ruang, bahwa hasil ini telah dapat kami terima di daerah khususnya di Kota Pematang Siantar. Kami merasa bangga menjadi bagian dari mendapatkan bantuan teknis ini, dan setelah pulang dari sini, tentunya hasil dari RDTR ini nanti akan, kami gunakan semaksimal mungkin, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan investor, tentunya untuk akses kemudahan dalam investasi,” terang Wali Kota dr Susanti.

Kemudian, lanjut dr Susanti, dalam memperoleh perizinan berusaha, sehingga dalam hal ini, para investor akan mendapatkan kepastian hukum untuk berusaha di wilayah kami tentunya di Kota Pematang Siantar.

Wali Kota dr Susanti berharap bahwa para investor nanti akan mempunyai kontribusi yang positif dalam pembangunan di daerah Kota Pematang Siantar.

“Tentunya berharap RDTR ini terintegrasi kepada OSS yang berbasis resiko, sehingga akan mempermudah lagi bahi oara investor yang akan berusaha. Dan tentunya ini akan menjadi mempermudah Pemko Pematang Siantar, terus melakukan pembangunan, yang terintegrasi, yang terencana, yang berkelanjutan, sehingga ini menjadi bagian dari langkah-langkah kita, aksi didalam mencegah korupsi,” tuturnya.

Semoga, kata dr Susanti, semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semoga kita diberikan kemudahan didalam mengupayakan pembangunan kota khususnya Kota Pematang Siantar

Adapun penyerahan hasil bantek ini akan ditindaklanjuti daerah untuk mendapatkan persetujuan substantif, penyusunan perkada dan integrasi RDTR dengan OSS, harapan menteri ATR BPN bpk. Hadi Tjahjanto keberadaan RDTR daerah akan mampu meningkatkan daya saing daerah sehingga minat investor lebih tinggir terhadap daerah yg memiliki RDTR karena memiliki kepastian hukum dalam berusaha. Walikota pematang siantar yang dipilih mewakili seluruh daerah untuk memberikan testimoni menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak menteri ATR BPN dimana kota siantar ikut menjadi bagian dari daerah yg menerima bantuan teknis serta menyatakan bahwa keberadaan RDTR sangat penting dalam memberikan kemudahan berusaha dan perijinan baik kepada masyarakat maupun dunia usaha serta kepastian hukum dan menjadi aksi dalam pencegahan korupsi, oleh karena itu walikota berharap RDTR ini akan berperan dalam percepatan pembangunan di kota Pematang Siantar ke depannya.