Miris terdengar di masa keterbukaan informasi publik, juga di dalam dunia jurnalistik, dengan akses informasi yang terbuka dan komunikatif. Di mana perlu komunikasi yang baik antara pihak terkait sebagai narasumber dengan awak media merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini terutama program kerja dalam bentuk proyek-proyek publik yang menggunakan anggaran negara atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Belakangan ini, awak media menghadapi kendala serius dalam upaya mendapatkan klarifikasi terkait pengerjaan peningkatan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana pihak yang seharusnya dapat memberikan informasi jelas justru menunjukkan sikap tidak kooperatif bahkan hingga memblokir nomor kontak wartawan.

PPK Irigasi dan Rawa BBWS SUMUT II Dinilai Tidak Profesional:

Juhendra Sirait, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa BBWS SUMUT II, telah menjadi sorotan karena sikapnya yang kurang mendukung terhadap upaya media untuk mendapatkan informasi yang akurat. Berbagai kali upaya awak media untuk menghubungi beliau guna meminta penjelasan terkait progres pekerjaan, anggaran yang digunakan, serta kemungkinan kendala yang dihadapi dalam proyek DI Tapanuli Utara selalu menemui hambatan. Beliau kerap kali menghindari panggilan dan bahkan telah melakukan tindakan memblokir nomor dari beberapa wartawan yang sedang melakukan peliputan.

Sikap seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam sektor irigasi yang memiliki peran krusial bagi kehidupan petani dan ketahanan pangan daerah, PPK seharusnya bersedia untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik melalui media massa.

Perwakilan PT. PP (Persero) Tbk. Juga Memblokir Nomor Awak Media:

Tidak hanya dari pihak pemerintah, awak media juga menghadapi kendala serupa dari pihak kontraktor yang menangani proyek tersebut. Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Irigasi Kabupaten Tapanuli Utara, nomor kontak yang telah dihubungi oleh awak media merupakan nomor resmi dari perwakilan PT. PP (Persero) Tbk. J. Sinurat. Namun, ketika upaya dilakukan untuk menghubungi nomor tersebut guna meminta klarifikasi terkait kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan, serta hal-hal teknis lain yang menjadi perhatian publik, ternyata nomor tersebut telah memblokir kontak dari awak media.

Tindakan ini membuat awak media menduga adanya kemungkinan pihak terkait berusaha menghindari pertanyaan yang mungkin menyangkut kelancaran atau kualitas pengerjaan proyek peningkatan dan rehabilitasi DI di Tapanuli Utara. Sebagai badan usaha yang bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek publik, PT. PP (Persero) juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Dinas PUTR Taput Bidang Irigasi Berikan Minim Jawaban:

Ketika awak media melakukan konfirmasi kepada Dinas PUPR Bidang Irigasi Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terkait proyek ini, pihak terkait hanya memberikan jawaban yang sangat minim. Informasi yang diterima hanya sebatas bahwa pihaknya “hanya mengusulkan pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi untuk...” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail usulan, proses seleksi kontraktor, anggaran yang diusulkan, maupun tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jawaban yang tidak rinci ini semakin memperkuat kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam manajemen proyek ini. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sektor irigasi, Dinas PUPR seharusnya mampu memberikan informasi yang jelas dan komprehensif untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pentingnya Transparansi dalam Proyek Publik:

Proyek peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi bukanlah hal yang sepele. Banyak masyarakat, terutama para petani di wilayah Tapanuli Utara, sangat mengandalkan kelancaran dan kualitas proyek ini untuk mendukung aktivitas pertanian mereka. Dengan adanya kendala dalam akses informasi dan sikap tidak kooperatif dari pihak terkait, masyarakat berisiko tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyek yang menggunakan anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi mereka.

Transparansi dalam proyek publik menjadi kunci untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak baik, memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat, dan menjamin bahwa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pihak PPK Rawa Irigasi BBWS SUMUT II dan perwakilan PT. PP (Persero) dapat segera membuka komunikasi yang terbuka dengan awak media, memberikan klarifikasi yang diperlukan, serta menjelaskan alasan di balik tindakan menghindari dan memblokir kontak wartawan.