Adapun peran dan fungsi itu mulai dari penegakan hukum dengan segala teknisnya, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, meneliti serta mengembangkan hukum juga statistik kriminal, hingga melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Atas dasar peran penting itu, Kejaksaan terus berbenah ke arah lebih baik. Tujuannya agar Korps Adhyaksa mampu menyelenggarakan sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Bahkan secara khusus, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menominasikan Kejaksaan Agung (Kejagung) berikut satuan kerja (Satker) di bawahnya, sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK-WBBM).

Dari sana, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai sebagai salah satu Satker Kejagung RI, telah 3 kali didapuk sebagai nominator kategori pelayanan publik dalam ZI WBK-WBBM pada Kemenpan-RB.

Seperti pada tahun 2018 lalu, Kejari Binjai pertama kali dicanangkan menuju ZI WBK-WBBM. Namun belum berhasil meraih predikat yang menjadi target capaian kinerja bagi setiap lembaga negara di Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2019, salah satu institusi penegakan ini pun kembali dimajukan sebagai salah satu Satker di Bawah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun hasilnya sama, yaitu belum meraih predikat WBK-WBBM.

Kini, di masa kepemimpinan M Husein Admaja SH MH yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, yang beralamat kantor di Jalan T Amir Hamzah Nomor 378, Kecamatan Binjai Utara, akhirnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB.

Capaian ini tentu bukan tanpa perjuangan, setiap insan Adhyaksa mulai dari level terbawah (staf) hingga ke tingkat pimpinan, bersama sama membangun komitmen untuk dapat meraih predikat yang telah lama diperjuangkan tersebut.

Komitmen untuk berani mengatakan tidak pada perilaku korupsi, hingga bersedia membangun mindset dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan negara.

Tidak sampai di situ saja, sistem pelayanan yang dibangun secara terintegrasi hingga ke tingkat pusat (Kejagung), membawa perjuangan yang dimulai oleh Victor Antonius Saragih Sidabutar, sebagai Kajari Binjai (2017-2019), berlanjut ke Andri Ridwan (2019-2021), membawa perubahan ke arah yang lebih baik hingga ke masa M Husein Admaja, sebagai orang nomor satu di sana.

Perjuangan itu pun berbuah manis, dengan diraihnya status predikat WBK pada Kejari Binjai sebagai salah satu Satker di jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Atas pencapaian yang berhasil diraih Kejari Binjai tersebut, awak media mencoba mewawancarai pucuk pimpinan di sana, yaitu terkait bagaimana bisa akhirnya Kejari Binjai meraih predikat WBK dan apa target selanjutnya.

Kepada awak media, M Husein Admaja menjelaskan, segala sesuatu yang berhasil diraih oleh Kejari Binjai adalah kerjasama semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya warga Kota Binjai, demi terselenggaranya kepastian penegakan hukum yang berkeadilan.

"Keberhasilan ini adalah kerja keras semua yang ada di Kejari Binjai. Pencapaian ini adalah wujud dari kepercayaan publik atas pelayanan yang kami berikan kepada seluruh masyarakat, karena sejatinya kami adalah pelayan masyarakat, demi terselenggaranya kepastian penegakan hukum yang berkeadilan," kata Kajari Binjai.

Disinggung soal target selanjutnya, M Husein Admaja menegaskan bahwa pihaknya tentu akan terus berbenah ke arah yang lebih positif lagi. Sebab menurutnya, menjaga akan lebih sulit dari pada mendapatkan sesuatu yang sebelumnya ditargetkan.

"Masih ada WBBM target kita selanjutnya adalah mampu meraih predikat WBBM. Namun saya ingatkan kepada seluruh bawahan saya untuk tetap terus berbenah menjadi lebih baik, karena sejatinya menjaga sesuatu yang telah kita raih tidak semudah mempertahankannya," ujar mantan Asinten Intelijen pada Kejati Jambi ini.