Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional dan mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus mengakselerasi, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan gugus tugas ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam menjalankan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9. Tugas tersebut mencakup membantu pemerintah daerah, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Gugus tugas ini melibatkan kekuatan teritorial TNI AD, unsur TNI AL di wilayah pesisir, serta dukungan logistik dan distribusi udara dari TNI AU untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI berperan penting dalam mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan dan memperkuat infrastruktur pertanian, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah-daerah rawan krisis.
Sejak 2019, TNI telah aktif dilibatkan dalam berbagai program strategis pangan nasional dengan capaian yang sangat signifikan. Pada program cetak sawah, misalnya, dari target 130 ribu hektar lahan baru, pemerintah bersama TNI berhasil merealisasikan 129 ribu hektar sawah baru. Sementara itu, dalam program pompanisasi, dari target 48.184 unit pompa baru, telah terealisasi 36.989 unit atau sekitar 76,8 persen per 27 Desember 2024.
Pada program optimasi lahan, dari target 352.853 hektar, telah terealisasi 326.477 hektar atau 92,5 persen pada periode yang sama. Selain itu, TNI juga aktif dalam pendampingan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan pupuk sampai tepat sasaran dan menghindari penyimpangan. TNI juga mendampingi kelompok tani untuk memperluas luas tambah tanam (LTT) padi, dengan target minimal 1,6 juta hektar setiap bulan, termasuk 1,3 juta hektar pada April 2025, yang diperkirakan akan menghasilkan 7,5 juta ton gabah.
Dalam mendukung swasembada pangan, TNI mengoptimalkan lahan satuan TNI untuk penanaman komoditas prioritas seperti padi, jagung, tebu, gandum, dan kedelai. Selain itu, telah dibentuk 87 Satuan Produksi Pangan Gugus (SPPG) di jajaran Kodim, Lanal, dan Lanud yang memberikan manfaat kepada 214.763 orang. Pada tahun 2025, TNI juga akan membentuk 105 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) sebagai motor pembangunan berbasis teritorial, termasuk di Papua.
TNI juga bekerja sama dengan Bulog untuk membantu penyerapan gabah, dengan realisasi setara beras mencapai 2.743.875 ton atau 91,46 persen dari target 3 juta ton per 22 Juli 2024. Di samping itu, TNI menyiapkan 136 gudang untuk menyimpan cadangan gabah dan beras. Melalui upaya ini, TNI turut berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Selain itu, dalam rangka mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan pemerintah, TNI turut mendampingi distribusi bantuan kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat di 83.469 desa yang tersebar di 38 provinsi sepanjang periode Juni hingga Juli 2025. Dalam program SPHP, dari target 98.912.002 kilogram untuk bulan Juli 2025, telah terealisasi 2.222.560 kilogram atau 2,25 persen per 21 Juli 2025.
Pada program bantuan pangan, dari target 365.541.660 kilogram, telah terealisasi 26.855.940 kilogram atau 7,35 persen pada tanggal yang sama. Sementara itu, realisasi serapan gabah dan beras dalam negeri per 21 Juli 2025 mencapai 2.721.067 ton setara beras atau 90,7 persen, terdiri dari 3.736.071 ton gabah kering panen, 726.753 ton beras, dengan realisasi serapan harian sebesar 5.898 ton.
Seluruh kegiatan ini melibatkan kekuatan Satkowil TNI secara masif, termasuk 15 Kodam, 47 Korem, 349 Kodim, 3.696 Koramil, dan 75.406 Babinsa dalam program SPHP dan bantuan pangan, serta 11 Kodam, 28 Korem, 171 Kodim, 915 Koramil, dan 8.601 Babinsa dalam kegiatan serapan gabah dan beras di berbagai wilayah.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bekerja dengan pendekatan teritorial berbasis desa dan wilayah. “Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,” ujar Kapuspen TNI yang disampaikannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 23 Juli 2025.
Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa tantangan pangan saat ini bukan lagi hanya masalah sektoral, melainkan isu strategis yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. “TNI memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan. Karena itu, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing,” tegas Kapuspen TNI.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi nasional, TNI melalui Gugus Tugas Kedaulatan Pangan bertekad untuk membangun ketahanan bangsa mulai dari desa, memperkuat kemandirian pangan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.