Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, dalam rapat tersebut menyampaikan pihaknya telah mengutus para staf ahli untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan BPN terkait lahan ini. 

Sebab menurutnya, kewenangan terkait pemutusan permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Provinsi. 

"Dalam hal ini, Pemko Binjai menjadi fasilitatornya," ungkap Walikota Binjai. 

Hadir dalam rapat yang diselenggarakan di Aula Pemko Binjai tersebut, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara Bambang, Kabag Disposal Eks HGU dan Pengaman Aset Rido Manurung, Ketua DPRD Kota Binjai H. Noor Sri Syah Alam Putra, Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting, Dandim 0203/LKT Letkol Inf M. Eko Prasetyo, Kajari Binjai Husein Admaja, Kabag Hukum Setdako Binjai Salmadeni, Kepala BPN Binjai Hasinuddin, dan Camat Binjai Selatan Aldi Agustian.

Diketahui, lahan Eks HGU PTPN II yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, tepatnya di Kelurahan Tanah Merah, hingga saat ini terus terjadi konflik dan belum ada penyelesaiannya. 

Konflik tersebut terjadi antara warga di 3 Desa (Beguldah, Tanjung Manggusta, Tembis) dengan Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya. Tidak hanya korban luka, kedua kubu juga saling lapor ke Polres Binjai. 

Diperebutkannya lahan Eks HGU PTPN II yang berada di Kecamatan Binjai Selatan itu karena kedua belah pihak yang berseteru dan umumnya berprofesi sebagai Petani tersebut, mengklaim bahwa lahan yang dimaksud itu merupakan lahan mereka.