“Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk melakukan percepatan layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),” ujar Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut dikatakan Chandra, Gubernur Sumut juga meminta daerah untuk memperluas sosialisasi dan menghapus kewajiban penggunaan jasa konsultan bagi rumah sederhana melalui penggunaan sistem prototype bangunan dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Semua upaya ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan langkah ini akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah sebagai target utama dari program pembangunan tiga juta rumah agar memiliki rumah sendiri yang layak huni,” ujar Chandra.

Tak hanya itu, langkah yang dilakukan Gubernur Sumut juga merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.

Terutama setelah kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sumut, untuk meninjau perumahan bagi MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, pada 10 Oktober 2025, Chandra mengatakan telah dilakukan diskusi, pertemuan dan pembahasan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara, para pengembang perumahan dan pihak terkait lainnya terkait cara mensukseskan program dimaksud.

“Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan program tiga juta rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Chandra.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat meninjau perumahan bagi MBR bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendorong kolaborasi di antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan permukiman bagi pekerja, termasuk pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota. Kami yakin program ini memberi banyak manfaat bagi rakyat kecil untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau,” jelasnya.