Kunjungan Kepala Bakamla RI dimaksudkan untuk bersilahturahmi sekaligus mengadakan pembicaraan terkait pengembangan organisasi Bakamla RI dalam mendukung tugas dan fungsi Bakamla RI.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, Bakamla RI memiliki tantangan tugas yang besar sebagai koordinator, (1) penyusunan kebijakan nasional bidang Kamla, (2) merencanakan patroli Kamla nasional, (3) integrasi sistem informasi dan (4) melaksanakan monitoring evaluasi penegakan hukum di laut.

Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menambahkan bahwa dengan kompleksitas dan dinamika ancaman yang tinggi dan wilayah laut yang luas, Bakamla membutuhkan sumber daya yang besar sehingga organisasi pun sudah seyogyanya menjadi besar mengikuti tuntutan tugas, fungsi dan kewenangannya.

“Oleh karena itu, ijinkan kami untuk mengusulkan konsep pengembangan organisasi Bakamla RI guna mendukung tugas Bakamla RI di masa depan,” pungkas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyambut baik atas konsep pengembangan organisasi Bakamla RI.

"Saya kira cepat saja, apa yang diusulkan Bakamla RI sesuai dengan UU,” kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

“Saya ingin tahun ini selesai semua, koordinasikan dengan Bakamla RI apa saja yang dibutuhkan nantinya,” pungkas Menteri PANRB kepada salah satu stafnya.