Rapat berlangsung di Gedung Serbaguna Pemko, Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kamis (04/12/2025).

Tampak hadir Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara adalah Bapak Ariyandi Ariyus SSiT MM, Kepala UPT Terminal Type A Tanjung Pinggir, Kadishub Pematangsiantar Daniel Siregar, Perwakilan Kapolres Pematangsiantar, Dandim 0207/Simalungun, Para OPD, serta Para Pimpinan Perusahaan Otobus se Kota Pematangsiantar.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi dalam rapat menegaskan bahwa pertanggal 15 Desember menduduki Terminal Tanjung Pinggir untuk para OTOBUS, PO BUS, AKAP, dan AKDP.

“Infrastruktur memegang peranan vital dalam transportasi. Berdasarkan peraturan daerah kota pematangsiantar nomor 02 tahun 2025 tentang rpjmd, yang salah satu kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang konsisten merata dan berkelanjutan yakni optimalisasi terminal tanjung pinggir,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa di sumatera utara saat ini terdapat 5 terminal type a. Namun dari ke 5 terminal ini, terminal tanjung pinggir merupakan terminal yang menurutnya belum berfungsi maksimal, sehingga terdapat terminal bayangan termasuk di inti kota yang mengakibatkan kemacetan.

“Pemko Pematangsiantar telah berupaya maksimal untuk mendukung sarana dan prasarana terkait fungsi terminal, seperti pengaspalan jalam amd, pemasangan lpju, pemasangan rambu lalu lintas dan termasuk meubelair di dalam gedung terminal tanjung pinggir. Untuk itu, saya telah menerbitkan surat keputusan wali kota pematangsiantar tentang tim optimalisasi pemanfaatan terminal tanjung pinggir tahun 2025, yang terdiri dari beberapa stakeholder seperti polres pematangsiantar, kodim 0207/simalungun, denpom 1/I pematangsiantar, BPTD kelas ii sumatera utara, dinas perhubungan provinsi sumatera utara dan opd teknis pemerintah kota pematangsiantar,” katanya.

Sehingga, lanjut Sekda, diharapkan tim tersebut dapat melaksanakan tugas sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap bus yang melanggar aturan yang berlaku guna mengoptimalkan fungsi terminal tanjung pinggir.

Ia juga menegaskan bahwa atas kesepakatan pertama, 15 Desember sebagai tanggal terakhir beroperasi diluar terminal, dan akan beroperasi di Terminal Tanjung Pinggir, sehingga bilamana tidak dilaksanakan akan dilakukan penindakan.

“Kami bersedia untuk berdiskusi dan saran masukan agar kelancaran penertiban,” pungkasnya.

Sekda juga menekankan bilamana ada oknum ASN Pemko Siantar yang mencoba menghalang-halangi atau mencoba menunda pengoperasian ke Terminal Tanjung Pinggir akan diberikan sanksi.

Kadishub Pematangsiantar Drs Daniel Siregar dalam paparanya mengatakan bahwa optimalisasi pengopeasian terminal tanjung pinggir merupakan skala prioritas dari Visi Pemko Pematangsiantar.

“Selama ini menjadi masukan dan keberatan perusahaan transportasi untuk bersinergi dan berkolaborasi. Kami sudah berupaya maksimal agar saran dan masukan tersebut di Akomodir, sehingga terjadwallah pertemuan ini. Maka saya berharap kita dapat persuasif komunikatif agar dapat lancar dan kondusif,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Tim optimalisasi pemanfaatan terminal tanjung pinggir tahun 2025 dengan surat nomor 001/100.3.3.3/3615/XII-2025. Perlahan-lahan akan kita optimalkan AKAP, AKDP, Bus Transportasi beroperasi di Terminal Tanjung Pinggir.

“Perlahan-lahan kita akan komunikasi, desember ini siantar tidak akan terlalu macet lagi di Inti Kota. Kami sangat meminta saran dan masukan. Tidak ada kata penundaan, ini akan kita lakukan,” tukasnya.

Kemudian dengan tegas, Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara adalah Bapak Ariyandi Ariyus SSiT MM mengatakan bahwa sewa gratis.

“Karna KPKN yang menetapkan untuk sewa, dan seandainya bilamana ada anggota saya yang bermain akan saya tindaklanjuti dan akan saya usulkan pemberhentian (pecat),”pungkasnya.