Dalam sambutannya Wali Kota Pematang Siantar mengatakan terima kasih kami sampaikan, kepada dewan yang terhormat atas tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, himbauan dan masukan yang telah diberikan kepada kami melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dprd kota pematang siantar. Kami menyadari bahwa hal itu merupakan gambaran kepedulian dan komitmen yang kuat antara dprd dan pemerintah kota pematang siantar, dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mensukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat kota pematang siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Terkait pengembalian besaran luas wilayah kota pematang siantar, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah kota telah melakukan langkah-langkah percepatan pengembalian luas wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan harmonisasi antara pemerintah kota pematang siantar dengan pemerintah kabupaten simalungun yang difasilitasi oleh pemerintah propinsi sumatera utara. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri.

Atas tanggapan tentang toleransi keberagaman umat beragama, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah kota berupaya untuk tetap memelihara toleransi umat beragama dan memiliki komitmen teguh dalam melestarikan kerukunan antar suku, dan etnis di kota pematang siantar.

Terkait banjir dan longsor, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah kota tetap berkoordinasi aktif dengan bpbd provinsi maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana ataupun upaya antisipasi, dan melakukan kegiatan mitigasi struktural bencana serta menyediakan pengaduan layanan (call center) selama 24 jam.

Atas harapan dewan yang terhormat agar pemerintah kota lebih teliti dalam menghitung pendapatan dan belanja daerah serta dapat mengelola kekayaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (pad). Dapat kami sampaikan bahwa sudah menjadi komitmen kita bersama untuk tetap mengelola kekayaan daerah dan meningkatkan pad dengan terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber potensi yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dengan meningkatnya pad maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota pematang siantar dapat terwujud.

Atas pertanyaan tentang pengurusan bantuan sosial, dapat kami jelaskan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) menjadi syarat utama agar bisa menjadi penerima bantuan sosial, selanjutnya warga yang diusulkan menerima bansos adalah hasil dari musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh lurah, babinsa, pihak kepolisian, dinas sosial p3a rt/rw, tokoh masyarakat, tksk, dan pendamping pkh. Perlu kami informasikan bahwa pemerintah kota tetap aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan menteri sosial nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) tersebut.

Terhadap langkah kongkrit pelayanan kesehatan dalam penggunaan bpjs kesehatan/kis. Dapat kami jelaskan bahwa peserta penduduk yang di daftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah kota sampai dengan 1 november 2023 sebanyak 22.564 jiwa. Saat ini semua peserta pada segmen ini kepesertaannya aktif dan tidak ada kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Bagi peserta pbi jk (pbi apbn) yang baru terdaftar, bpjs kesehatan telah menyampaikan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke peserta melalui kantor pos. Untuk peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta pbi jk, namun dinonaktifkan oleh kementerian sosial, rencananya akan diinformasikan hal penonaktifan tersebut kepada peserta melalui kelurahan yang dijadwalkan dilakukan selambatlambatnya pada minggu ke-2 desember 2023. Bpjs kesehatan bersinergi dengan pemerintah kota melalui bpjs keliling turun ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan informasi dan membuka pendaftaran peserta jkn khususnya segmen peserta mandiri.

Demikianlah penjelasan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi dprd kota pematang siantar terhadap nota keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, dengan harapan dapat diterima dengan baik. Apabila dari penjelasan kami tersebut, masih ada yang kurang menyentuh terhadap apa yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan pada rapat–rapat selanjutnya.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Timbul M Lingga didampingi Wakil Ketua Ronald D Tampubolon. Serta dihadiri Anggota DPRD dan Pj Sekda, Para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD dan Pimpinan OPD Kota Pematang Siantar.