Pemerintah menilai kawasan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah, banjir rob, dan naiknya permukaan air laut. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak besar terhadap keselamatan masyarakat serta aktivitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan pemerintah harus bergerak cepat untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa yang menjadi pusat aktivitas industri dan ekonomi.

“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut,” ujar AHY usai pertemuan.

Menurut AHY, proyek giant seawall bukan hanya soal membangun tanggul laut, tetapi juga menyelamatkan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah Pantura dari ancaman bencana yang terus meningkat setiap tahun.

“Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” lanjutnya.

Selain fokus pada perlindungan pesisir, pemerintah juga ingin menjadikan proyek giant seawall sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan yang dibangun nantinya diproyeksikan menjadi pusat investasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah saat ini masih menyempurnakan master plan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Jadi tidak hanya dibangun giant seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” ujar Rosan.

Ia menegaskan proyek tersebut diharapkan mampu membuka kawasan ekonomi baru, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di wilayah pesisir lain yang masuk dalam rencana pembangunan giant seawall.

“Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant seawall ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan pemerintah kini tengah mendalami 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa yang akan masuk dalam proyek tersebut.

Menurut Didit, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, baik dari sisi kondisi geografis maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan setiap daerah.

“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.

Pemerintah juga telah memetakan sejumlah wilayah prioritas, mulai dari Teluk Jakarta hingga kawasan pesisir di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun hingga kini, proses pengkajian masih terus dilakukan agar proyek berjalan tepat sasaran.

“Misalkan Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada subsegmennya, dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu ada, harus ada kolaborasi,” katanya.

Didit menambahkan pemerintah saat ini tengah menyusun timeline pelaksanaan proyek dengan sistem perencanaan bertahap atau backward planning agar seluruh komponen pembangunan dapat dipersiapkan secara matang.

Melalui proyek giant seawall ini, pemerintah ingin memastikan perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan Pantai Utara Jawa.