Nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh angka Rp17.318 per dolar Amerika Serikat mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan sinyal adanya persoalan mendasar dalam struktur ekonomi nasional.
Ekonom muda sekaligus Eks Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Syam Firdaus Jafba, mengatakan pelemahan rupiah harus dipandang sebagai alarm bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Menurut Syam, persoalan kurs tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis moneter, tetapi juga mencerminkan tingkat kemandirian sebuah negara dalam mengelola produksi dan perdagangan.
“Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp17.318 per dolar AS bukanlah sekadar fluktuasi angka di papan bursa. Ini adalah alarm keras yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih rapuh,” ujarnya, Minggu (10/5).
Ia menjelaskan, selama ini pelemahan rupiah sering dikaitkan dengan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi global.
Namun demikian, Syam menilai alasan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan akar persoalan yang sebenarnya terjadi di dalam negeri.
“Jika fondasi domestik kita kuat, guncangan eksternal tidak akan memberikan dampak sedalam ini. Masalah fundamental kita terletak pada kerapuhan struktural,” katanya.
Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku industri, pangan, energi, dan teknologi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi dalam negeri meningkat ketika dolar AS menguat.
Selain itu, Syam juga menilai ekonomi nasional masih terlalu bertumpu pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, sawit, dan mineral sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Kita belum memegang kendali penuh atas harga jual produk kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syam mengingatkan adanya efek domino apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang tanpa langkah penanganan yang konkret dari pemerintah.
Menurutnya, dampak pertama yang akan dirasakan masyarakat adalah meningkatnya inflasi sektor riil akibat naiknya harga barang impor dan kebutuhan pokok di pasar.
Selain itu, dunia usaha juga dinilai berpotensi mengalami tekanan berat, khususnya industri yang masih bergantung pada bahan baku impor karena biaya produksi menjadi semakin tinggi.
“Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri terancam gulung tikar karena biaya produksi yang membengkak,” ungkapnya.
Syam juga menyoroti meningkatnya beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi industri dan penguatan sektor domestik.
“Pelemahan rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai krisis, tetapi sebagai peluang untuk transformasi,” katanya.
Ia menegaskan Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara produsen barang jadi dengan nilai tambah tinggi.
Selain hilirisasi, Syam juga mendorong penguatan kedaulatan pangan dan energi agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor di sektor strategis.
“Kedaulatan pangan dan energi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rupiah secara jangka panjang,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan ekonomi rakyat, termasuk UMKM dan koperasi, agar menjadi fondasi utama perekonomian nasional.
Menurut Syam, langkah intervensi pasar valuta asing maupun penyesuaian suku bunga hanya bersifat jangka pendek apabila tidak dibarengi transformasi ekonomi yang menyeluruh.
“Stabilitas tanpa transformasi struktur ekonomi hanya akan menciptakan siklus krisis yang berulang,” pungkasnya.