Jumat, 14 Mei 2021 11:50
  • Home
  • Politik
  • Menteri PAN RB & Kepala BKN Keluarkan SE Bersama Larang ASN Terlibat Organisasi Terlarang

Menteri PAN RB & Kepala BKN Keluarkan SE Bersama Larang ASN Terlibat Organisasi Terlarang

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Ahmad
Kamis, 28 Jan 2021 19:08
Capture
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berkomitmen untuk melakukan langkah tegas guna mencegah aparatur sipil negara (ASN) dari paham radikalisme.

Langkah tegas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," bunyi SE Bersama tersebut.

Keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap radikalisme negatif di lingkungan ASN dan instansi pemerintah. Untuk itu, perlu dicegah agar ASN dapat tetap fokus berkinerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. 


Dalam SE tersebut terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.

Langkah pelarangan oleh PPK tersebut mencakup tujuh hal, yakni menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.

SE Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada 30 Desember 2020 lalu. SE Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN ini diterbitkan dengan tujuan agar ASN tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme

Sebelumnya, pada tahun 2019, Pemerintah telah mengeluarkan SKB 11 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani tindakan radikalisme di kalangan ASN dan instansi pemerintah.


Sebagai tindak lanjut, Pemerintah membuat Portal Aduan ASN (aduanasn.id) sebagai sistem pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan ASN seperti perilaku yang bersifat menentang atau membuat ujaran kebencian. Portal Aduan ASN ini terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan ASN yang dicurigai terpapar radikalisme negatif dengan disertai bukti.

Kemudian, Kementerian PANRB pada September 2020 juga telah meluncurkan aplikasi ASN No Radikal, sebagai portal tindak lanjut dari Portal Aduan ASN. Aplikasi ini ditujukan untuk penyelesaian kasus ASN yang terpapar radikalisme oleh PPK secara elektronik.

Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu: Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Untuk diketahui, organisasi terlarang dan ormas yang dicabut status badan hukumnya adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan dan/atau dilarang melakukan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum dan/atau kegiatan lain yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Editor: Budi

T#g:ASNfpiHTI
Berita Terkait
  • Minggu, 09 Mei 2021 06:44

    Kepala BKN: Kalau Pegawai KPK Tidak Lulus Asesmen Pancasila dan Radikalisme, Masa Tetap Diangkat jadi ASN

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan asesmen pegawai KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar formalitas.

  • Senin, 08 Mar 2021 15:18

    BKD Kota Tebing Tinggi Serahkan 250 SK Kenaikan Pangkat PNS

    Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tebingtinggi menyerahkan 250 SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko setempat, Senin (8/3/2021), di Aula BKD Jalan Gunung Louser Tebingtinggi.Kepala BK

  • Senin, 08 Mar 2021 07:08

    Instansi Pembina Jabatan Fungsional Wajib Lakukan Penyesuaian Substansi

    Dalam upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan kepada publik, pemerintah melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

  • Sabtu, 06 Mar 2021 05:06

    Pendaftaran dan Seleksi ASN 2021, Satu Portal Terintegrasi. Begini Penjelasannya

    Pemerintah berencana melakukan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 yang akan diselenggarakan secara paralel, meliputi seleksi Sekolah Kedinasan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (

  • Kamis, 04 Mar 2021 15:14

    Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

    Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

  • Selasa, 02 Mar 2021 09:02

    Penerimaan 1,3 Juta ASN Dimulai Bulan Ini

    Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan jumlah formasi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 sebanyak 1,3 juta orang. Hal tersebut d

  • Sabtu, 20 Feb 2021 01:20

    Sabrina Harapkan KASUAN Semakin Dikenal dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) XX Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) Provinsi Sumut, di Medan Club, Jalan RA Kartini,

  • Jumat, 19 Feb 2021 10:49

    BKN Terbitkan Edaran Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional Koordinator dan Subkoordinator

    Pascarealisasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan Administrator dan Pengawas ke dalam jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SE

  • Sabtu, 16 Jan 2021 07:16

    Diduga Gelapkan Uang Negara, Oknum ASN BNN Sumut Ditahan Polisi

    Seorang oknum ASN bertugas di BNNP Sumut bernama Syarifa (43) warga Jalan Lapangan Dusun VI Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang/ Asrama Widuri Barak Cemara No 214 Jalan

  • Jumat, 15 Jan 2021 02:15

    Pemblokiran Rekening FPI Sudah Sesuai Aturan

    Ketika FPI dibubarkan, maka rekeningnya juga dibekukan oleh PPATK. Para pengurus Ormas tidak bisa protes, karena pemblokiran ini sudah sesuai dengan aturan. Karena jika tak dibekukan, takutnya akan di

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak