Temuan ini bermula dari investigasi lapangan yang dilakukan sejumlah awak media pada Jumat, 13 Maret 2026. Di lokasi tersebut terlihat bangunan bronjong dengan panjang diperkirakan sekitar 50 meter yang berdiri di tepian aliran parit belakang kantor desa. Secara kasat mata, proyek tersebut tampak seperti satu kesatuan pekerjaan tanpa pemisahan segmen.

Namun hasil penelusuran dokumen dan keterangan warga mengungkap dugaan kejanggalan serius. Proyek tersebut disebut-sebut menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan nilai sekitar Rp117 juta. Anggaran itu dikabarkan dialokasikan pemerintah desa untuk pembangunan bronjong sebagai penahan tanah guna mencegah longsor.

Di sisi lain, informasi yang dihimpun dari instansi pemerintah daerah menunjukkan fakta berbeda. Dinas Tata Ruang dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara juga mengklaim telah melaksanakan pembangunan bronjong di lokasi yang sama dengan pagu anggaran mencapai sekitar Rp190 juta pada tahun yang sama.

Perbedaan klaim ini memunculkan dugaan adanya praktik penganggaran ganda atau double budgeting. Jika benar satu bangunan yang sama dibiayai oleh dua sumber anggaran berbeda, maka potensi kerugian keuangan negara dinilai tidak dapat diabaikan.

Kecurigaan semakin menguat ketika pengawas bangunan dari Dinas PUPR Labuhanbatu Utara menyatakan secara tegas bahwa konstruksi bronjong tersebut merupakan hasil pekerjaan dari instansi mereka. Pernyataan ini secara langsung bertolak belakang dengan informasi yang sebelumnya berkembang di tingkat desa.

Di tingkat pemerintahan desa sendiri, proyek tersebut awalnya disebut sebagai bagian dari realisasi program Dana Desa tahun 2023. Informasi ini beredar di kalangan masyarakat setempat yang mengetahui proses pembangunan bronjong tersebut sejak awal pengerjaan.

Tim investigasi kemudian mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dusun I Damuli Pekan. Pada awalnya, yang bersangkutan mengakui bahwa titik lokasi yang ditanyakan memang merupakan lokasi proyek yang dimaksud.

Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya dua sumber pendanaan pada bangunan yang sama, sikapnya berubah. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai sumber anggaran yang digunakan dalam pembangunan bronjong tersebut.

Sikap yang terkesan berubah-ubah itu justru semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga menilai informasi yang tidak konsisten dari aparat desa berpotensi menutupi fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut.

Persoalan ini juga memunculkan kritik terhadap sistem pengawasan di tingkat daerah. Banyak pihak mempertanyakan peran Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dari anggaran perangkat daerah.

Sejumlah tokoh masyarakat setempat kini mulai mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menilai dugaan tumpang tindih anggaran seperti ini tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi yang jelas.

Apabila nantinya terbukti bahwa satu bangunan digunakan untuk mencairkan dua sumber anggaran berbeda, maka kasus ini berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Praktik semacam ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik di tingkat desa dan daerah.