Demikian rilis yang disampaikan ketua panitia DPD KNTI Kabupaten Batu Bara Arwan Syhaputra dalam sebuah acara "Rembuk Pangan Pesisir 2024". Ada pun kegiatan acara ini berlangsung di Balai Pertemuan Masyarakat Nelayan, Dusun Kuala Sipare, Desa Medang Kecamatan Medang Deras, Batu Bara, pada Sabtu (07/12/2024). Kegiatan ini juga digelar sesuai petunjuk dan arahan DPP KNTI, serta berdasarkan regulasi. 

Program ini lahir, sambung Arwan, untuk menyelaraskan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto perihal swasembada pangan. Konsep pangan juga dapat dipahami melalui undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ujar ketua panitia rembuk pangan pesisir 2024, Arwan dalam mengisi kata sambutannya. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD KNTI Batu Bara Bara, Amirtan dalam pidato sambutannya menyampaikan beberapa catatan penting dihadapan masyarakat nelayan dan stake holder yang berhadir dalam acara seperti Pemerintah Daerah Batu Bara hingga otoritas pelabuhan.

"Sejak dalam kepengurusan KNTI ini, banyak hal yang kami lakukan, seperti memperjuangkan bantuan para nelayan tradisional, mesin kapal, alat tangkap, mesin penggiling belacan dan program lainnya. Dan kemarin baru saja kita mendapat bantuan mesin BBG (Bahan Bakar Gas), dan itu sudah kami salurkan pasa nelayan dengan baik," jelas Ketua DPD KNTI Batu Bara itu. 

Disamping itu, lanjut Amirtan menerangkan, bahwa nelayan dibawah koordinasi KNTI juga telah banyak mempunyai kartu kusuka sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Anggota DPRD Batubara dapil Medang deras turut juga membantu nelayan dalam hal pembuatan pas kecil sebagai surat tanda kebangsaan kapal (STKK) yang diperuntukkan bagi kapal dengan tonase kurang dari 7 Gross Tonage.

Intinya, “rekomendasi-rekomendasi yang telah dirembukan akan saya bawa ke tingkat nasional pada bulan Desember nantinya, imbuh Amirtan yang juga dikenal sebagai praktisi nelayan Batu Bara. 

Seperti apa yang disampaikan BPJS, tentunya kami selaku pengurus KNTI menyambut baik terkait rekomendasi BPJS tenaga kerja atau BPJS umum nelayan. 

“Akan kita usahakan untuk menambahkan kuota yang dimaksud, kepada pemerintah pusat agar bisa membantu keluarga nelayan,” ulasnya menirukan apa yang disampaikan pihak BPJS dalam pertemuan tersebut. 

Kemudian, tak berhenti sampai disitu saja. Kami segenap pengurus KNTI apa pun persoalan yang menimpa masyarakat nelayan, baik perihal jalur zona tangkap, kebutuhan BBM nelayan, serta mempermudah pembuatan nomor induk berusaha (NIB) sebagai izin pendukung menuju penjaminan hak-hak para nelayan, kami akan komitmen untuk mengakomodirnya sampai ke tingkat nasional. 

Lebihnya lagi, ini menjadi perhatian serius dari KNTI dan juga DPRD Batu Bara, seperti kondisi kuala Pagurawan yang terlihat dangkal. Dalam pertemuan tersebut diusulkan kepada DPRD Provinsi Sumut, Dinas Bima Marga agar di tahun 2025 segera dilakukan pengerukan Kuala Sungai Pagarawan. Dan juga diprioritaskan juga kondisi jalan yang sudah hancur untuk dibangun, pungkasnya. 

Acara Rembuk Pangan Pesisir 2024 ini dihadiri dan mendapat atensi dari Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara yang diwakili Kabid P2SP, Azmi, Camat Medang Deras, Syahrizal, SH, serta organisasi sayap KNTI, seperti kesatuan perempuan pesisir Indonesia (KPPI) Batu Bara, yang memiliki keahlian dalam masakan sambal kepah dan rendang kepah serai. 

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Batu Bara dr. Deny Syahputra turut hadir dalam acara tersebut. Dia juga sangat mengapresiasi terhadap kegiatan itu. 

Kami selaku Dinas Kesehatan P2KB siap membantu produk rumahan tersebut agar segera terbit Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan memberikan bimbingan dan pelatihan, sampai pada penerbitan BPOM, katanya singkat.