Sidang paripurna atas jawaban Bupati Batu Bara tersbut, turut hadir Ketua DPRD Batu Bara, Safi'i, SH, BupatiBatu Bara yang diwakilkan oleh Asisten I, Rusian Heri, S.Sos, Sekretaris DPRD Batu Bara, Izhar Fauzi. SH, dan seluruh anggota DPRD Kab. Batu Bara, yang diagendakan pada, Selasa (24/10/2023) di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara.

Adapun isi dari jawaban Bupati Batu Bara, yang dibacakan oleh Asisten I Rusian Heri terhadap pandangan umum 9 fraksi tersbut, yaitu 

1. Mengucapkan terima kasih kepada fraksi PDIP atas apresiasi dan dukungan yang diberikan kepada Pemkab Batu Bara. Mudah-mudahan kedepan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Batu Bara lebih baik lagi. Dan begitu pula juga Pemkab Batu Bara selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat yang sejahtera. 

2. Mengenai beberapa pandangan umum dari fraksi Golkar, seperti ; 

a. Tentang target PAD yang sebagian sektor besar seperti penerimaan bersumber dari pajak, tetapi tidak diimbangi dengan penerimaan dari retribusi daerah, kita melihat ada potensi kenaikan dari beberapa sektor komponen pajak daerah.

b. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 target kita naik kurang lebih Rp.45 miliyar. Namun untuk retribusi kita terbentur dengan peraturan perundang-undangan dimana kita tidak bisa lagi memungut retribusi menara telekomunikasi, retribusi pengujian alat pemadam kebakaran dan retribusi tera ulang. 

c. Terkait penerimaan yang direncanakan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat kami sampaikan bahwa rekening pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari dana kapitasi dan non kapitasi dari FKTP yang diperoleh

dari BPJS terhadap layanan kesehatan ditingkat puskesmas.

d. Terkait belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial dimana fraksi partai Golkar menghitung secara persentasi

sebesar 72,22% dari total belanja daerah. Dapat kami jelaskan, kata Rusian Heri, bahwa dari seluruh komponen belanja daerah hampir semua dicatatkan dalam belanja operasi kecuali belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Sementara dibelanja operasi digunakan untuk mencatat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan pada tahun 2024 anggaran tersedot kepembiayaan pemilukada dan

penggunaan dana DAU yang ditentukan penggunaanya, maka untuk porsi anggaran belanja modal lebih kecil.

e. Terkait penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp.11 miliyar lebih merupakan asumsi dari silpa tahun 2023 yang bersumber dari pelampauan pendapatan dan atau efisiensi belanja tahun 2023.

Selanjutnya, Rusian Heri merincikan , pengeluaran pembiayaan yang berjumlah Rp.12,9 miliyar lebih merupakan pembayaran cicilan pokok terhadap hutang pada PT. SMI. 

f. Terkait usulan fraksi partai Golkar terhadap

pengusulan Pj Bupati dapat disampaikan, bahwa pengusulan Pj Bupati berpedoman pada permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walikota. Berdasarkan konsultasi dengan Biro pemerintahan dan Otda dan Ditjen Otda Kemendagri, bahwa proses pengajuan Pj Bupati diawali dengan surat menteri dalam negeri yang ditujukan kepada Gubsu dan DPRD Batu Bara terkait berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara. 

Selanjutnya surat dimaksud akan dilanjutkan dengan mekanisme pengusulan oleh DPRD Batu Bara yang dapat mengusulkan 3 calon kepada Mendagri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Permendagri nomor 4 tahun 2023. 

3. Jawaban atas pandangan fraksi Gerindra, yaitu terkait PAD Batu Bara selalu berusaha menggali dan meningkatkan PAD secara optimal. Target PAD pada struktur pendapatan R.APBD TA 2024 juga telah naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 46,648 miliyar selain kenaikan target tersebut, Pemkab Batu Bara juga berencana melakukan kajian ilmiah terkait upaya peningkatan pendapatan PAD.

Dalam menyusun APBD Pemkab Batu Bara selalu merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku serta memprioritaskan program-program yang langsung bersentuhan kepada kehidupan masyarakat. 

Terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Batu Bara tetap berupaya melaksanakan pembangunan di

segala sektor dan berusaha dengan maksimal menggali dan mendapatkan pendapatan dana khusus dari pemerintah pusat maupun

provinsi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tanjung akan dibahas lebih mendalam pada saat pembahasan

dengan Banggar DPRD, jelas Rusian sembari mengucapkan terima kasih atas saran, usulan dan masukan yang terangkum dalam pandangan umum fraksi partai Gerindra. 

4. Jawaban atas pandangan umum fraksi partai Demokrat yakni : 

1. Agar APBD 2024 disusun dengan cermat, terkait dengan visi misi Bupati yang jabatannya tinggal sedikit lagi sehingga visi misi dapat terwujud sebelum habis masa jabatan Bupati. 

Terkait hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa dalam menyusun R.APBD 2024 kita berpedoman dengan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026. Namun tetap memperhatikan capaian pembangunan yang sudah dilakukan pada RPJMD 2019-2023. Disamping itu juga memperhatikan capaian dan target prioritas agenda pembangunan nasional dan provinsi. 

2. Terkait pada fraksi partai Demokrat mengharapkan dapat ditingkatkan setiap tahun. Terkait hal tersebut kami selalu berkomitmen untuk melakukan peningkatan pendapatan namun tetap berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus untuk hal ini kita perlu kerja sama dengan seluruh stake holder termasuk anggota DPRD Kab. Batu Bara.

3. Dengan kenaikan gaji honorer, fraksi partai Demokrat meminta pemerintah daerah agar dapat memperhatikan kenaikan gaji tenaga ahli DPRD Kab. Batu Bara. 

Terkait kenaikan gaji honorer yang bergaji Rp.1 juta menjadi Rp.1.250.000, ini merupakan wujud keprihatinan kita terhadap tenaga honorer yang masih bergaji Rp.1 juta kita menaikkannya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kab. Batu Bara.

4. Apresiasi terkait penyertaan modal kepada PDAM Tirta Tanjung, karena banyak warga yang belum terlayani air bersih. Terkait

apresiasi tersebut kami ucapkan terima kasih. Namun sama kita ketahui bahwa penyertaan modal tersebut perlu dengan payung hukumnya yaitu perda. Melalui rancangan perda ini kita ingin menjadikan PDAM Tirta Tanjung menjadi perusahaan yang mandiri, dapat melayani masyarakat Batu Bara terhadap air bersih dan berkontribusi terhadap PAD Batu Bara. 

5. Jawaban atas pandangan umum fraksi partai PKS, yaitu pendapatan yang bersumber dari PAD harus menjadi perhatian serius agar target PAD tersebut bisa tercapai atau mungkin dapat melebihi target. 

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa Pemkab Batu Bara tetap berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan dan jika dalam perjalanannya memungkinkan untuk pelampauan akan dievaluasi pada saat P.APBD TA 2024.

Terkait alokasi anggaran untuk PPG dan insentif guru-guru Mdta yang merupakan pokir komisi III dapat kami jelaskan bahwa untuk PPG sudah dianggarkan untuk 1.302 orang dengan nilai Rp. 150.000 per orang. Selanjutnya untuk insentif guru-guru Mdta yang sudah dianggarkan sebanyak 700 orang dengan nilai Rp. 200.000 per bulan selama setahun.

Terkait kebutuhan air bersih harus menjadi

perhatian serius. Untuk menjawab pandangan ini dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan air bersih untuk masyarakat Batu Bara maka peluang yang besar dapat kita wujudkan melalui PDAM Tirta Tanjung. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami

mengajak bapak ibu anggota DPRD Batu Bara terlibat dalam memajukan PDAM Tirta Tanjung. Adapun masyarakat di pelosok yang

tidak terjangkau akan diakomodir melalui

program Pamsimas.

6. Jawaban atas pandangan umum fraksi partai Nasdem, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada fraksi partai nasdem atas apresiasi yang telah mendukung Pemkab Batu Bara dalam hal aspek pendapatan daerah yang telah mencapai target Pad.

Terkait mengenai serapan anggaran, kami Pemerintah Batu Bara selalu mengedepankan pembangunan ekonomi khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Batu Bara. 

7. Jawaban atas pandangan umum fraksi partai PPP yaitu terima kasih atas saran dan masukan semoga kedepannya pembangunan dapat jauh lebih baik dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Batu Bara. 

Terkait dalam peningkatan PAD sudah semaksimal mungkin dalam penagihan dan

mudah-mudahan untuk kedepannya dalam hal ini diupayakan tercapai target yang kita inginkan.

8. Jawaban atas pandangan umum fraksi partai PBB, yakni terima kasih kami ucapkan kepada fraksi PBB yang telah mendukung Pemkab Batu Bara. Adapun beberapa pertanyaan kami jawab sebagai berikut :

a. Terkait jumlah pegawai honorer dan atau tenaga sukarela dilingkungan Pemkab Batu Bara berjumlah sebesar 3.564 orang yang terdiri dari tenaga teknis, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

b. Terkait kebijakan Pemkab. Batu Bara tentang pegawai honorer dan tenaga sukarela di lingkungan Pemkab Batu Bara, dengan adanya revisi undang-undang ASN yang sudah disahkan maka penghapusan pegawai honorer dan tenaga sukarela di lingkungan Pemkab Batu Bara pada tanggal 23 november 2023 tidak dilaksanakan.

c. Terkait dengan gencarnya pembukaan PAUD PKK di desa di karenakan besarnya kebutuhan pendidikan anak pada masyarakat Kab. Batu Bara. Sedangkan PAUD yang dibangun oleh masyarakat akan mendapat dana BOK yang ditampung didalam APBD Kab. Batu Bara yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Besaran insentif PAUD yang mengalami penurunan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran yang sebelumnya tenaga pendidik

sebesar 938 orang menjadi 1302 orang, dimana besaran sebelumnya Rp.250.000 per orang menjadi Rp.150.000 per orang. 

9. Terakhir jawaban atas pandangan umum fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB) menyampaikan apresiasi. Selanjutnya terkait kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2024. 

Terkait hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa kita berupaya melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Terkait program prioritas yang perlu diperhatikan seperti peningkatan

kualitas SDM, kualitas sarana prasarana gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar dan peningkatan kompetensi guru. 

Dapat kami jelaskan bahwa pada APBD tahun 2024 Pemkab Batu Bara akan memberikan perhatian maksimal untuk hal yang dimaksud. 

Demikian diakhiri atas jawaban Bupati yang diwakilkan oleh Asisten I Rusian Heri pada pandangan 9 Fraksi DPRD Batu Bara pada paripurna, tutupnya.