Peristiwa yang cukup langka terjadi hari ini, Senin (9/3/2020) perwira tinggi bintang satu di pundaknya mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sumut, Medan.

Amatan media ini, Danlantamal I Belawan Laksmana Pertama TNI Abdul Rasyid SE.,MM. memenuhi undangan DPRD untuk mendengar aspirasi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara (PPNSU).

Adam Malik, penanggung jawab PPNSU menyatakan bahwa mereka telah berulang kali melaksanakan unjuk rasa untuk mendesak aparat penegak hukum menindak pelaku Ilegal fishing di perairan Sumatera Utara, khususnya di pesisir timur.

Ia mencontohkan bahwa tak jauh dari kantor instansi penegak hukum di Gabion, Belawan, bersandar puluhan kapal pukat trawl, padahal sesuai Undang-undang nomor 31 tahun 2004, junto UU 45 tahun 2009, tidak boleh lagi mengeluarkan ijin untuk kapal pukat Trawl.

PPNSU menilai adanya pembiaran, bahkan tidak adanya pengawasan dari aparat berwenang, khususnya dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Utara. "Itu Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut sebaiknya fokus saja mengurusi tugas utamanya, jangan mengurusi bola. Biar nelayan terlindungi," cetus Adam Malik.

Terkait tudingan PPNSU, Danlantamal Laksma TNI Abdul Rasyid menyangkal bahwa TNI AL lemah dalam penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fishing, khususnya pukat Trawl. "Tiga bulan pertama saya bertugas di sini, sudah menangkap 8 kapal trawl. Gebrakan ini bukan tanpa tantangan. Setelah menangkap pukat trawl di Tanjung Balai Asahan, masyarakat demo besar-besaran. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan", kata Danlantamal.

Rapat yang dipimpin oleh Victor Silaen ini akhirnya menyimpulkan bahwa perlu dibentuk Perda yang mengatur tata kelola laut di Sumatera Utara.