Seperti yang diberitakan oleh media utamanews.com sebelumnya bahwa tampak kondisi lokasi  areal HKM Batu Jonjong bersinar telah dirusak. Kayu Alam yang ada di dalamnya diambil oleh yang mengatasnamakan PT. Labuhan Batu Indah (LBI) semestinya HKM tersebut dikelola oleh masyarakat tempatan dengan dasar SK. MEN LHK Nomor : 3600 Tahun 2018 seluas 5500 Ha untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Jonjong Bersinar Kec. NA IX-X.

Hal ini dikatakan Warga Hatapang  Bahasan Lubis (49) tahun, Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Jonjong Bersinar. "Dalam Area Lokasi HKM KTH Batu Jonjong Bersinar ada Plank PT. LBI di lokasi areal kerja Hkm. Pada titik Kordinat "2'9'48.97  99'37'28.72"1. Disana mereka melakukan penebangan kayu dan membuka jalan masuk untuk jalan truk bermuatan Kayu Log dari Area rambahannya, akibat kegiatan PT. LBI kami tidak dapat mengelola HKM yang diberikan oleh Kementerian kepada kami", ujarnya.

Didapat Informasi sebelumnya, bahwa Menteri LHK telah menerbitkan SK. HKM untuk KTH Batu Jonjong Bersinar. Tapi sayangnya areal yang  untuk dikelola secara sosial oleh masyarakat tersebut kayunya sudah diambil dan lahannya dikuasai oleh perusahaan.

Menanggapi hal ini Zeira Salim Ritonga Wakil Ketua Komisi B DPRD Tingkat I Sumut pada hari Selasa (31/12/2019),  mengatakan, "Saya kira aparat terkait harus melakukan investigasi akan persoalan ini. Sebab fakta di lapangan berbeda dengan izin yang diperoleh perusahaan dan ada indikasi permainan mafia izin tanpa mengindahkan lingkungan dan penduduk setempat".

Zeira Salim juga meminta kepada masyarakat agar segera membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada DPRD Sumut agar pihak DPR meng-RDP-kannya pada 7 Januari 2020 nanti. "Segera buat suratnya Pak agar turut kita RDP-kan agenda suratnya sudah saya tanda tangani," katanya.

Dikatakannya lagi bahwa tanggal 22 Januari 2020 DPRD Sumut bersama dengan Dinas Kehutanan Sumut dan yang mewakili tokoh masyarakat akan melakukan kunjungan kerja ke Hutan Desa Hatapang Kecamatan Na IX-X," pungkasnya.