Hal itu diungkapkan Jokowi saat dirinya sedang bersama Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto, di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1) kemarin. 

Pernyataan itu pun menjadi isu kontroversial. Pasalnya, Jokowi selama ini justru menekankan netralitas pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan ASN.

Salah seorang yang ikut menyoroti pernyataan Jokowi tersebut adalah Sanni Abdul Fattah. Tokoh Pemuda Sumut ini menegaskan, Presiden adalah kepala negara yang melekat pada person tertentu, yaitu Jokowi. 

"Presiden dan Jokowi tidak bisa dipisahkan. Ketika Jokowi ikut kampanye berarti kepala negara ikut memihak. Ini masalah etis yang serius," ungkapnya, Kamis (25/1) malam. 

Sanni juga menilai "cawe-cawe" yang dilakukan oleh Jokowi terhadap salah satu Paslon Capres-Cawapres, begitu luar biasa. Apalagi ia menegaskan bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak.

"Kami sebenarnya sudah tidak heran, bahkan kami pun tidak merasa terkejut. Kenapa?! Karena memang dari awal Jokowi Cs selalu dipertanyakan netralitasnya," sebut Sanni Abdul Fattah. 

Sebagai tokoh pemuda Sumut, Sanni Abdul Fattah juga menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. "Maka dari itu, Paslon yang didukung oleh Jokowi Cs ini harus dikalahkan, tentunya oleh rakyat, agar negara ini betul betul menjadi negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Kami juga lihat di lapangan bahwa rakyat udah muak dengan apa yang dilakukan oleh rezim ini," tegas Sanni dengan nada kesal. 

"Nyatanya bahwa Paslon yang didukung oleh rezim haus kekuasaan ini, elektabilitasnya rendah dan diprediksi akan kalah dalam pemilu ini," sambungnya. 

Begitu juga dengan Paslon Capres-Cawapres yang diusung oleh Parpol lainnya dan sudah berkuasa sekitar 10 tahun terakhir ini. Pria yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan ini menilai jika hal itu sama saja. 

"Begitu juga dengan paslon yang satu lagi, yang didukung oleh baju merah dan sudah berkuasa selama hampir 10 tahun, namun nyatanya malah rakyat tambah sengsara dan susah. Kelompok baju merah (begitu sebutan sebagian orang disana) sudah berkuasa di negeri ini dan hanya membuat negeri ini makin mundur dalam berbagai hal. Inilah yang membuat rakyat jengah dan ogah mendukungnya," ujar Sanni Abdul Fattah. 

Dirinya pun menyimpulkan jika Paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 dan 03 tidak berbeda. 

"Apalagi Kami berpendapat bahwa paslon 02 dan 03 itu sama aja sebenarnya. Sama sama berkuasa dan memimpin negeri ini dengan gaya dan caranya yang begitu begitu juga, tidak ada bedanya," sebutnya. 

Tokoh Pemuda Sumut ini pun menilai jika rakyat Indonesia sangat menginginkan "Perubahan" dalam segala hal dalam memimpin negara kita. 

"Gaung perubahan yang dibawa oleh paslon 01 ini benar benar sangat dinantikan dan ditunggu tunggu oleh anak bangsa ini. Jadi menurut hemat Kami bahwa rakyat akan memilih paslon yang tidak didukung oleh rezim yang berkuasa saat ini," demikian tutup Sanni Abdul Fattah diakhir ucapannya. 

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, Presiden hingga Menteri boleh berkampanye dan memihak tehadap salah satu pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu. Asalkan saat kampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).