Larangan tersebut jelas diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri.

Seperti yang terjadi saat ini. Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, netralitas ASN, TNI dan Polri tentunya menjadi perhatian publik. 

Seperti yang terjadi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang tokoh masyarakat di Kota yang berjuluk Kota Rambutan, H. Noor Sri Syah Alam Putra ST, meminta ASN, TNI dan Polri, untuk tetap bersikap netral dalam Pilkada 2024 ini. 

"Saya juga meminta kepada seluruh paslon untuk tidak melakukan black campaign terhadap para paslon lainnya. Berikanlah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat," harap H. Noor Sri Syah Alam Putra saat dikonfirmasi awak media, Senin (18/11) siang dikediamannya. 

Pria yang akrab disapa H. Kires tersebut juga menghimbau kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya agar dapat cerdas serta jangan sampai terpecah gegara berbeda pilihan. 

Begitu juga kepada para Ustadz/Ustadzah dan alim ulama. Ia juga berharap kepada para tokoh agama tersebut agar dapat lebih bijak dalam menyampaikan pesan pesan keagamaan dan pesan moral didalam menyikapi perbedaan pilihan. 

Disinggung maraknya fenomena NPWP (Nomor Piro Wani Piro) atau money Politic jelang pesta Demokrasi, H. Kires mengaku bahwa hal tersebut suatu kelemahan bagi masyarakat Kota Binjai dalam hal menentukan pilihan. 

"Janganlah sampai kita memilih berdasarkan NPWP sehingga dalam hal menentukan pilihannya, kita terkesan ketergantungan dengan iming iming. tapi pilihlah pemimpin yang cerdas. Sebab pesta demokrasi Pilkada sangat menentukan bagi masyarakat luas dan daerah itu sendiri untuk 5 tahun kedepan," tuturnya. 

"Saya juga berharap kepada masyarakat untuk bijak menyajikan konten konten politik di media sosial agar tidak menimbulkan kekisruhan dan kekacauan jelang Pilkada serta jangan mudah termakan dengan isu isu hoax," sambung H. Kires. 

Pun begitu, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Binjai periode 2018-2023 ini juga mengatakan, siapa pun nantinya yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Binjai, tentunya merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang dipilih oleh masyarakat. 

Tidak hanya itu, ia juga ikut menyoroti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu. "Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang undang sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, saya berharap mereka dapat menjalankan tupoksinya dengan benar serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon," tegasnya. 

Netralitas dalam Pemilu menurut H. Kires juga harus ditunjukkan kepada para awak media. Sebagai salah satu sumber informasi, dirinya juga meminta kepada awak media dapat bersikap netral dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat cerdas dalam menentukan siapa calon yang akan dipilih secara agar tidak menjadi penyesalan dan kekecewaan terhadap dirinya atau masyarakat lainnya untuk 5 tahun kedepan 

"Seluruh pasangan calon tentunya memiliki plus dan minus. Hal itu saya anggap sebagai hal yang wajar. Namun saya berharap, pilihlah paslon yang menurut masyarakat lebih banyak memiliki plusnya," demikian tutup H. Kires diakhir ucapannya.