Dirinya menilai, pemberitaan yang beredar di media itu adalah keliru dan menyesatkan. 

  

"Informasi itu keliru dan sesat. Sangat berpotensi mengganggu tahapan pemilu, maka kita harus beri pemahaman yang benar kepada pihak pemberi informasi keliru soal pengiriman logistik di Nias itu," sebut Robby Effendi, anggota KPU Sumut saat dimintai tanggapannya terkait berita di media tentang pengiriman logistik di Kepulauan Nias, Selasa (2/1) siang. 

 

Menurutnya, beredar di media bahwa pengiriman logistik tersebut tanpa pengawalan. Robby pun akhirnya memberi informasi sesuai juknis bahwa yang dikawal itu hanya logistik jenis surat suara. Jenis logistik lain seperti bilik suara, kotak, tinta, hingga formulir, tidak mendapat pengawalan.

 

Disinggung soal gudang ilegal dan jasa pengiriman, Robby menegaskan bahwa KPU melakukan kontrak dengan penyedia jasa ekspedisi untuk mengirimkan logistik dari Jakarta dengan tujuan gudang KPU Kabupaten/ Kota.  

 

Untuk itu, sambung Robby, teknis pengiriman diserahkan ke penyedia jasa ekspedisi. Intinya tepat waktu dan tepat jumlah.  

 

"Teknis di lapangan diinapkan dulu atau di sortir lagi sesuai tujuan diserahkan ke ekspedisi, yang penting tepat waktu dan tepat jumlah," sebut Robby.

 

Jika disebut dititip di rumah warga, ungkap Robby, itu juga pendapat terburu-buru. Sebab menurutnya, berdasarkan informasi dari pihak penyedia ekspedisi, gudang yang dimaksud adalah gudang milik penyedia jasa. 

 

"Kita serius dalam setiap tahapan. Apalagi ini logistik. Diturunkan ke gudang milik penyedia jasa ekspedisi karena mau dipilah dan disortir sesuai tujuan. Agar tidak salah kirim, di beberapa daerah teknis itu dilakukan ekspedisi, semua berjalan baik dan lancar," tegas Robby.

 

Bahkan menurutnya, tanpa ada peringatan atau pengawasan pun, logistik itu akan segera dikirim keesokan hari. Sebab menurutnya, jika disebut tidak ada KPU Kabupaten/Kota dalam proses tersebut, hal itu dikarenakan KPU Kabupaten/Kota menunggu dan memantau pergerakan lewat aplikasi Sistem Informasi Logistik. 

 

"Saya pikir, dengan koordinasi yang baik yang dijalin KPU, pihak kepolisian juga memantau pergerakan logistik ini melalui aplikasi Silog, pihak kepolisian memberi atensi di tahapan logistik ini, jadi tak ada yang sembunyi-sembunyi apalagi proses ilegal di tahap ini," demikian tutup Robby.

Sebelumnya beredar di media bahwa 476 kotak kardus logistik Pemilu untuk 5 Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias, ditemukan Polisi dan Bawaslu di sebuah gudang ilegal. 

Ratusan kotak kardus logistik Pemilu tersebut diangkut dari Sibolga dengan jasa akspedisi yang tidak resmi dan tanpa pengawalan petugas serta disimpan disebuah gudang ilegal di Jalan Yos Sudarso, Kota Gunung Sitoli.