Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menggelar debat kandidat pertama pasangan calon Bupati Labuhan Batu. Dalam debat itu, Paslon nomor urut 3, Andi Suhaimi Dalimunthe menjelaskan mengenai pembangunan pembangunan infrastruktur pada kawasan pantai di Labuhanbatu dan kebijakan dan strategi pembangunan pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat Indonesia. Senin (9/11/2020) di Hotel Grand Mercure, Medan.

Paslon nomor urut 3, yang juga calon bupati petahana, Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri mengatakan, pihaknya akan membuat sebuah regulasi bekerjasama dengan fakar ahli terkait pembangunan infrastruktur di kawasan pantai. Regulasi. Katanya. 

Andi Suhaimi Dalimuthe menambahkan wajib jua harus berdasarkan kajian ilmiah. Selain itu, ujar dia, seluruh pemangku kepentingan di ajak terlibat berupa berbagai saran akan ditampung berkaitan dengan keberadaan pabrik kelapa sawit yang akan berdiri di kawasan pantai dan lain-lain. Sehingga diharapkan keberadaan para investor membangun pabriknya, maka secara otomatis meningkatkan lapangan pekerjaan dan perekonomian warga setempat. 

"Kita akan memperhatikan penyederhaan regulasi untuk daya tarik para investor, dalam waktu dekat perusahaan akan berdiri di daerah pantai. Sama-sama kita ketahui beban tonase tidak sesuai dengan jalan yang dibangun. Ini akan mengurangi kerusakan dan perekonomian akan naik. Selain itu, pada tahun 2021, Andi Suhaimi Dalimuthe mengatakan pihaknya juga akan membangun perumahan bagi nelayan di Sei Berombang maupun wilayah pesisir lainnya," kata Andi. 

Sementara, pendiri dan konseptor Tim "ASRI" JITU, Ismail Alex, MI Perangin-Angin yang juga Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign "CIFOR" menerangkan, kebijakan bidang pesisir dan lautan sebagai kebijakan strategis diharapkan dapat membawa kemakmuran masyarakat, mengembangkan harkat dan martabat Kabupaten Labuhanbatu serta mensejajarkan diri dengan komunitas daerah yang telah maju.  Kebijakan tersebut didasarkan pada obyektivitas ilmiah (scientific objectivity) yang dibangun berdasarkan asas partisipasi dan diarahkan agar masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai penerima manfaat terbesar. 

Lanjutnya, potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok: (1) sumber daya dapat pulih (renewable resources), (2) sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resources), dan (3) jasa-jasa lingkungan (environmental services). Potensi yang dihasilkan dari daerah ini. Ucapnya. 

"Maksudnya, Andi Suhaimi terkait membuat regulasi berdasarkan kajian ilmiah dan mengajak pemangku kepentingan ikut terlibat dan memperhatikan penyederhaan regulasi untuk daya tarik para investor itu. Ismail Alex berpendapat, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berbasis masyarakat diperlukan beberapa proses pengelolaan yang sesuai dengan tahapan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahapan proses perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir yang berkaitan dengan keberadaan pabrik kelapa sawit di kawasan pantai tersebut," ujarnya kembali

Kenapa Andi Suhaimi Dalimuthe berani mengatakan 2021 akan membangun perumahan bagi nelayan di Sei Berombang. Menurut Ismail Alex, Andi Suhaimi Dalimuthe telah mengerti dan faham mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat Indonesia. 

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam upaya mengelola sumber daya di wilayah pesisir, yang cukup menjanjikan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Katanya

Setidaknya ada 4 (empat) keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan berbasis masyarakat: (1) masyarakat ikut mengontrol sumber daya di sekitar mereka, (2) dukungan yang luas dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada, (3) ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, (4) pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disekitarnya. Tandasnya

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), menggelar debat kandidat pertama pasangan calon Bupati Labuhan Batu. Dalam debat itu, kelima pasangan calon menyinggung pembangunan infrastruktur pada kawasan pantai di Labuhanbatu. Senin (9/11/2020) di Hotel Grand Mercure, Medan 

Pasangan calon nomor urut 1, Tigor Panusunan Siregar dan Idlin mengatakan infrastruktur jalan di kawasan pantai sangat hancur. Karena itu, sejak ia menjabat Bupati pada 2010 lalu, ia membangun kawasan itu secara bertahap. 

"Tahun 2010 sudah saya bangun secara bertahap dan sebagian lagi belum terbangun. Misal jalan Labuhan Bilik dan Sungai Rakyat, harusnya 2019 itu selesai. Jika ia menjadi Bupati Labuhanbatu, Tigor menjanjikan, akan menyelesaikan kerusakan infrastruktur jalan di pantai dalam waktu 2 tahun," kata Tigor.

Pasangan nomor urut 2, Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan dana CSR dari perusahaan dalam membangun infrastruktur jalan di kawasan pantai. "Kami akan bangun daerah pantai, khususnya di Bilah Hilir. Kami akan buat MoU dengan perusahaan dan dana CSR tidak satu rupiah kami ambil untuk membangun jalan di daerah pantai," kata Ellya.

Sedangkan, pasangan nomor urut 4, Abdul Roni dan Ahmad Jaiz berkomitmen akan membangun infrastruktur jalan di kawasan pantai hingga perbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pihaknya juga menegaskan, tidak akan menerima fee proyek dari pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, pihaknya memastikan akan terus mengawasi pembangunan infrastruktur jalan dengan melibatkan konsultan terbaik.

"Kami yakin di tahun ke empat itu akan selesai. Para kontraktor nantinya jangan coba makan pasir dan semen, berapa anggaran itu yang harus dikerjakan. Kami akan mengecek langsung ke lapangan," ujar Roni.

Diakhir, pasangan nomor urut 5, Suhari Pane dan Irwan Indra mengatakan jika pembangunan infrastruktur di kawasan pantai harus memiliki keterpaduan.  Pasangan independen ini melihat, kawasan pantai identik dengan kemiskinan. Sehingga, perlu dibangunnya sekolah untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan pantai. 

"Dengan prinsip keterpaduan, objek yang dibangun dengan kualitas, tapi juga akan terhubung juga dengan sekolah, karena daerah pantai identik dengan kemiskinan," demikian Suhari.