Setelah pertarungan ideologi Pancasila dengan Khilafah, di era pilpres 2019, yang  berawal dari penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahajaahaya Purnama atau Ahok, aksi dan opini telah bermetamorfosis di tengah-tengah masyarakat, sehingga gerakan komunitas semakin kuat dan kencang, ditambah dengan penyebaran berita hoax yang semakin cerdas dan terpelajar dalam membuat berita dan gambar, yang membuat posisi rakyat semakin goyah terhadap kondisi dasar bangsa dan negara ini, yaitu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perang menuju RI 1 di tahun 2019, telah menyuguhkan dinamisasi politik yang sangat tinggi dan profesional sehingga politik identitas dapat diselesaikan dengan hasil yang demokratis, dan jiwa patriotisme serta Negarawan yang telah ditampilkan oleh Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Konflik pertarungan ideologi yang diisukan telah dikelola dengan baik, sehingga konflik horizontal dapat dihindari, namun di saat pemerintah 'Indonesia Maju' sedang memprogram Indonesia maju dari aspek, Sumber Daya Unggul, Peningkatan Ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, dengan mengelola stabilitas keamanan dan politik agar dunia investasi di Indonesia memberikan jaminan yang kuat bagi penilaian investor, dalam beberapa hari ini, kita baru saja disuguhkan informasi, dimana akan direncanakan pemulangan WNI yang alumni ISIS kembali ke Indonesia.

Jika kita meminjam istilah dari peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa dan negara Indonesia yaitu, istilah pemberontak, akhirnya kelompok pemberontak jika sadar, maka dikatakan kembali ke pangkuan ibu Pertiwi, namun bagaimana hal tersebut dapat dikatakan ke pangkuan ibu pertiwi?

Ketika kita bicara Ibu Pertiwi maka di benak kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beridelogikan Pancasila, ber-khebhinekaan tunggal Ika, dan memiliki dasar negara yaitu UUD 1945.

Terhadap pemulangan WNI yang secara nyata terlibat dalam kegiatan dan pergerakan serta perlawanan agar tegak dan berdirinya Negara ISIS di dunia ini, apakah sudah dapat dan dipastikan 3 hal pondasi NKRI tersebut bisa menghempang ajaran idelogi yang sesat tersebut, yaitu pemahaman ISIS.

Jadi menurut saya, recovery bangsa ini dalam konflik identitas yang bermuara konflik Ideologi Pancasila dengan Khilafah, belum pulih secara merata di seluruh wilayah Indonesia, artinya stabilkan dahulu dampak konflik ideologinya, baru kita kaji persoalan lainnya.

Dampak ISIS di Timur Tengah secara nyata telah menjatuhkan pasaran minyak timur tengah di pasaran Internasional. Jika Indonesia tidak ingin mendapat dampak yang menganggu ekonomi dalam negeri yang dimulai lagi dari konflik Ideologi, Kita harapkan agar dikaji secara konfrehensif soal dipulangkan atau ditundanya kepulangan WNI alumni ISIS yang selama ini berada di luar negeri. Artinya ditunda sebelum matang pengelolaan pasca konflik Ideologi Pasca Pilpres atau WNI alumni ISIS dididik kembali tentang nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai kehidupan yang menjungjungi tinggi pluralisme.