Negara berkembang acap kali menargetkan program dan hasil pembangunan yang ambisius demi meraih level negara yang lebih maju, padahal tidak sesuai dengan pasar, biaya, atau tujuan lainnya. Oleh karena itu, seringkali narasi hasil pembangunan yang membanggakan terbentur dengan fakta-fakta di lapangan bahwa hasil-hasil tersebut terbengkalai atau tidak berjalan semestinya.
Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari predikat ini. Banyak contoh hasil pembangunan di Indonesia yang pada akhirnya menjadi sebuah pemborosan karena tidak dapat dipakai atau dimanfaatkan dengan baik karena berbagai alasan.
Stadion Utama Palaran, Stadion Utama Riau, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api mungkin beberapa ‘Gajah Putih’ dari program atau hasil pembangunan yang tidak termanfaatkan sesuai harapan. Belum lagi program-program pembangunan lain, fisik atau pun non-fisik, yang nasibnya hanya menjadi etalase sesaat saja, seperti Proyek Hambalang, Revolusi Mental, dan lain sebagainya.
Birokrasi dan kemauan politik (political will) sering menjadi faktor utama dalam kendala melanjutkan pembangunan untuk kemajuan.
Anekdot “tiap ganti presiden (pemimpin), ganti kebijakan” mungkin sudah melekat di telinga masyarakat karena sudah tak asing dengan program atau hasil pembangunan yang mandek dan tak tentu keberlanjutannya.
Di tengah serbuan kata ‘keberlanjutan’ dewasa ini, mungkin diperlukan refleksi sejenak, maukah kita melanjutkan program atau hasil pembangunan yang sudah ada demi mencapai kemajuan yang diidam-idamkan.
Keberlanjutan sejatinya adalah sebuah tahapan yang mana ditandai oleh kapasitas untuk berlanjut dan melanjutkan dari apa yang sudah ada sehingga dapat dimaksimalkan untuk berbagai dimensi kehidupan.
Pembangunan seharusnya direncakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara yang ditargetkan berjangka dan sesuai dengan kondisi yang ada, karena tidak semua pola pembangunan adalah membangun jalan aspal yang mulus, terkadang yang dibutuhkan mungkin hanya perahu untuk mengarungi sungai atau penataan ruang terbuka hijau yang lebih banyak.
Kita sering mendengar istilah energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan yang berkelanjutan, hingga tujuan pembangunan keberlanjutan [TPB/Sustainable Development Goals (SDGs)]. Istilah-istilah ini merujuk pada tahapan yang menggambarkan bahwa sebuah sumber energi atau pembangunan tidak berhenti di satu titik, sehingga dapat dipakai/dimanfaatkan kembali dan menjadi sebuah fase yang berulang agar terciptanya efisiensi, atau efektivitas.
Merawat, memanfaatkan kembali, dan melanjutkan program atau hasil pembangunan seperti stadion-stadion yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan semangat yang perlu digelorakan sehingga apa yang sudah dibangun tidak menjadi suatu hal yang sia-sia.
Berkaca dari negara maju dalam merawat, memanfaatkan kembali, dan melanjutkan program atau hasil pembangunan untuk tujuan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan merupakan suatu refleksi untuk merawat pembangunan guna mencapai kemajuan.
Korea Selatan misal, saat Piala Dunia 2002, Pemerintah Korea Selatan membangun 10 stadion baru dengan standar FIFA yang mana setelah gelaran Piala Dunia 2002 selesai, Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) dan panitia Piala Dunia 2002 mendukung penuh stadion-stadion bekas Piala Dunia tersebut dapat dipakai dan dimanfaatkan sebagai markas klub-klub bola, sarana pelatihan atlet, serta wisata olahraga. Hal tersebut guna menghindari atau setidaknya meminimalkan kerugian finansial akibat pembangunan stadion untuk Piala Dunia 2002.
Idealnya kemauan untuk merawat, memanfaatkan kembali, dan melanjutkan program atau hasil pembangunan merupakan sebuah cara yang harus dikedepankan oleh setiap pemimpin. Hal ini dimaksudkan agar mata rantai pembangunan yang tidak bijak dan hanya mengejar target pendek untuk memenuhi ego-sektoral tertentu dapat diputus.
Lebih lanjut lagi, pada momen sekarang, ketika pergantian kekuasaan seperti sudah dipersiapkan sejak dini, pesan ini perlu diingatkan kembali agar pembangunan tidak menjadi korban ego-sektoral sesaat, sehingga anekdot “tiap ganti presiden (pemimpin), ganti kebijakan” dapat dihentikan guna merengkuh kemajuan sebagai buah pembangunan.