Saat ini, kata Yasonna, pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen itu. "Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham. Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD&RT partai," kata Yasonna dikutip dari MNC Portal Indonesia, Selasa (16/3/2021).

Kemenkumham enggan gegabah memutuskan permohonan pengesahan kepengurusan KLB Partai Demokrat Deli Serdang tersebut.

Yasonna menekankan, pihaknya akan meneliti lebih dulu. Jika ada dokumen yang belum lengkap, kata Yasonna, maka kubu Moeldoko wajib melengkapinya lebih dulu. "Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi," pungkasnya.

Sebelumnya, Muhammad Rahmad selaku Juru Bicara DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya telah resmi mendaftarkan hasil KLB di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara kepada Kemenkumham pada Senin, 15 Maret 2021.

Kata dia, pihaknya diterima dengan baik oleh Kemenkumham. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham RI yang telah menerima dengan sangat baik, ramah, dan terbuka," kata Rahmad.