Langkah itu disampaikannya untuk memutus mata rantai penyebaran dan klaster baru Covid-19 di Sumatera Utara.

"Sumut adalah bagian dari 12 wilayah di Indonesia yang mendapat perluasan Penerapan PPKM mikro yang didasari Instruksi Mendagri Nomor 6 tahun 2021," ungkapnya.

Menurutnya, aturan tersebut berupa pembatasan kegiatan perkantoran atau Work From Office (WFO) sebesar 50 persen, makan di restoran dibatasi 50 persen dengan membolehkan layanan pesan antar, dan fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen.

Sedangkan untuk penetapan Pemberlakuan Penerapan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro, menurut Kapolda Sumut, juga didasari Surat Keputusan Gubernur Sumut kepada 6 Kota dan Kabupaten yang meliputi Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Simalungun dan Langkat.

Selain Pengetatan Penerapan PPKM Mikro, Panca Putra juga memerintahkan Polda Sumut beserta jajaran, bersinergi dengan TNI dan Satgas covid-19 daerah, untuk terus gencar melaksanakan Operasi Yustisi guna meningkatkan kedisplinan masyarakat dalam Protokol Kesehatan (Prokes) seperti penggunaan Masker, tidak berkerumun, Pembatasan Jam Operasional tempat hiburan, rumah makan dan Restoran.

"Displin itu kuncinya, kita akan lakukan pengawasan dan operasi Yustisi setiap hari di Zona yang berdasarkan hasil Maping Polda Sumut dan Satgas Covid-19 masih merah," tegasnya.

Oleh karena itu, sambung Kapolda Sumut, dihimbau kepada masyarakat agar dapat mematuhi himbauan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, agar Covid-19 segera berlalu.

"Terus budayakan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Kita Ingin masyarakat Sumut dan perekonomiannya kembali pulih," pungkasnya.