Dikutip dari laman resmi PTUN Medan,

"Putusan amar ini menyatakan dalam eksepsi bahwa eksepsi dari pihak tergugat dan pihak tergugat II (intervensi) tidak diterima; gugatan dari pihak penggugat ditolak; dan penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 627.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)."

Gugatan yang diajukan oleh Prihatinah, mantan staf ahli Bupati Sergai, Darma Wijaya, melalui PTUN Medan pada Senin, 10 April 2023, berkaitan dengan status kepegawaian ASN (Aparatur Sipil Negara). Prihatinah merasa bahwa pemberhentiannya dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi seorang ASN, dan menggugat Bupati Serdang Bedagai melalui PTUN Medan.

Setelah mengalami 12 kali persidangan dan memeriksa beberapa saksi, gugatan Prihatinah akhirnya ditolak oleh PTUN Medan.

Ketika dikonfirmasi, Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, melalui Kabag Hukum Kabupaten Serdang Bedagai, Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH.,MH, pada Jumat (25/8) pukul 15.00 WIB, membenarkan putusan penolakan tersebut. Dia menyatakan, "Keputusan PTUN Medan adalah hasil mekanisme yang tepat dan memberikan penilaian yang akurat, sehingga gugatan dari Prihatinah sebagai penggugat dan Bupati Serdang Bedagai, Bapak Darma Wijaya, sebagai tergugat, akhirnya ditolak."

Abdul Hakim Sori Muda Harahap juga melanjutkan, "Gugatan Prihatinah di PTUN Medan secara sah ditolak, dan jika ada keinginan untuk mengajukan banding, itu adalah haknya. Kami siap menghadapinya."

Ketika dihubungi pada Jumat (25/8) pagi melalui pesan WhatsApp, Ir Prihatinah Sagala, M. Si, terkait penolakan gugatannya oleh PTUN Medan, belum memberikan jawaban kepada pewarta ini.