Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, SH, MKn, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi, bersama Kepala Perwakilan (KPw) BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, serta TPID Kota Pematangsiantar, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tracking Inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H di Aula Lt. 4 Gedung TB Simatupang, Rabu (18/02/2026).
Turut hadir Kadis Kominfo Johanes Sihombing, SSTP, MSi; Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian L. Pardamean Manurung; Kadis Koperindag UKM Herbert Aruan; Asisten II Zainal Siahaan; perwakilan Kabag Ekonomi; perwakilan BPS Pematangsiantar; Kabid E-Government Sebastian Saragih; Dirut PD PHJ Bolmen Silalahi; serta unsur TPID lainnya.
KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menyampaikan bahwa tekanan inflasi cenderung tinggi dalam beberapa bulan terakhir, dengan cabai merah menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi.
“Tekanan inflasi tahun berjalan pada 2025 berada di atas target nasional. Komoditas penyumbang inflasi di Kota Pematangsiantar antara lain emas perhiasan, tomat, ikan dencis, sawi putih, dan ikan asin teri. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yakni cabai merah, andaliman, cabai rawit, wortel, dan kangkung,” katanya.
Ia menjelaskan, pada dua bulan pertama tahun 2026, sejumlah komoditas masih berada dalam tren harga tinggi dibandingkan historisnya.
“Pengendalian inflasi perlu dilakukan sedini mungkin dengan mempertimbangkan HBKN yang akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama untuk komoditas telur, beras, dan daging ayam ras,” jelasnya melalui paparan slide.
Menurut Ahmadi, tantangan ke depan antara lain pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang masih memerlukan penyesuaian, serta faktor cuaca basah hingga pertengahan tahun yang dapat menurunkan produksi. Sinergi program MBG juga perlu diperkuat dalam rangka stabilisasi harga.
“GPM sebaiknya dilakukan di pasar tradisional, Toko Pantau Inflasi (Topis), koperasi desa/Koperasi Merah Putih, dan dilaksanakan secara serentak,” ujarnya.
Ia juga memaparkan strategi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan cold storage dan kolaborasi dalam mendorong program MBG dengan peningkatan jumlah SPPG yang didukung TPID.
“Cold storage merupakan infrastruktur kunci dalam rantai pasok pangan untuk menjaga kualitas, mengurangi kehilangan pangan, serta memastikan stabilitas pasokan dan harga. Peningkatan jumlah SPPG memerlukan dukungan TPID agar ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga. Diperlukan sinergi TPID dan SPPG Kota Pematangsiantar untuk melakukan diversifikasi dan klasterisasi menu MBG sehingga kebutuhan pangan tidak bertumpu pada satu komoditas,” ujarnya.
Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menyampaikan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Kota Pematangsiantar mengalami deflasi secara month to month (MtM), sedangkan secara year on year (YoY) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Namun hal ini belum menjadi kabar menggembirakan karena kita masih berada di atas target nasional 2,5±1 persen, yang menjadi syarat bagi seluruh daerah dalam menekan laju inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana pembangunan cold storage telah dicanangkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
“Teknis peletakan dan penempatan akan ditindaklanjuti bersama PD PHJ dan TPID. Kita membutuhkan referensi komoditas serta jadwal intervensi harga untuk pasar murah maupun operasi pasar berdasarkan data BPS. Sasaran kita menekan laju inflasi pada Februari dan Maret dengan langkah strategis intervensi harga,” tuturnya.
Sekda juga menyoroti pola konsumsi masyarakat, khususnya terkait konsumsi daging.
“Kita perlu menawarkan alternatif pangan, seperti meningkatkan konsumsi ikan. Saya mohon kepada DKPP dan Dinas Koperasi agar budaya alternatif pangan kembali ditawarkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan pasar murah akan dilaksanakan dengan melibatkan pedagang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota melalui mekanisme subsidi.
“Ini akan kita lakukan agar pedagang langsung melakukan intervensi dalam menjaga inflasi,” tegasnya.
Sekda juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarluaskan program intervensi inflasi serta dampaknya kepada masyarakat.
Perwakilan BPS menyampaikan bahwa berdasarkan perbandingan data Februari 2025 dan Februari 2026, Kota Pematangsiantar mengalami deflasi.
“Menjelang puasa dan Lebaran, lima komoditas yang biasanya mengalami kenaikan yakni cabai merah, bawang merah, telur, daging ayam ras, dan cabai rawit,” ujarnya.
Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, L. Pardamean Manurung, menyampaikan bahwa kelompok tani mitra panen cabai merah menjual langsung kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial.
“Cold storage sedang dalam proses pemesanan dan akan bekerja sama dengan PD PHJ untuk penempatannya. Diperkirakan sekitar 10 Maret akan tiba. Mudah-mudahan dapat menjaga kesegaran komoditas,” katanya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Johanes Sihombing menyampaikan pihaknya telah memfasilitasi aplikasi internal TPID Pematangsiantar untuk penginputan harga 14 komoditas yang diperbarui setiap hari pukul 07.00–11.00 WIB.
“Dalam aplikasi terdapat tiga indikator, yakni normal, siaga, dan waspada. Ke depan akan ditambahkan fitur perbandingan bulanan serta diagram data terkini,” jelasnya.
Asisten II Zainal Siahaan menyarankan intervensi pasar murah dipusatkan di Pasar Dwikora dan Pasar Horas agar lebih efektif.
“Dengan demikian, intervensi terpusat di lokasi perdagangan dan tidak hanya di kelurahan atau pusat pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan adanya kios TPID sebagai sarana pengendalian inflasi secara langsung di lapangan.