Sekitar 400 pekerja yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Sumatera Utara, dengan koordinator Bambang Hermanto dan Adrian Pasaribu meminta Pemerintah Kota Medan menghapus sistim tenaga kerja “outsourching” dan mengungkapkan secara transparan besaran anggaran pemko Medan dan pihak keamanan terkait atas pelaksanaan perayaan May Day 2013, yang akan berlangsung pada tanggal 1 Mei yang akan datang.
“Kami akan terus menuntut penghapusan sistem tenaga kerja kontrak itu dengan melakukan aksi demo,” kata salah satu koordinator Aliansi Serikat Pekerja (ASP), Arsula Gultom, di Medan, Kamis, Unjuk rasa itu sudah dimulai Kamis (18/4) siang dengan melakukan aksi di Kantor Wali Kota Medan.
Dia menjelaskan, maraknya sistim kerja outsourching dan upah rendah di Kota Medan tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, yang dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja dan itu membuat perusahaan lebih berani bertindak semena-mena kepada pekerja.
“Sudah saatnya pemerintah lebih berpihak kepada pekerja dengan mengawasi ketat tindakan pengusaha terhadap buruh,”katanya.
Aksi yang memacetkan arus lalu lintas di jalan raden saleh ini sempat berlangsung ricuh di depan kantor walikota sebelum perwakilan massa diterima oleh Syaiful Bahri, Sekda kota Medan. Dalam pertemuan di ruang rapat II kantor Walikota Medan tersebut juga sempat terjadi adu pendapat berkaitan dengan transparansi Anggaran perayaan May Day 2013. (smsn)