Indonesia bangun 4 Sekolah di Rohingnya, Myanmar
Bernilai 1 juta Dollar AS
Minggu, 11 Mei 2014 08:31
(rusman/presidenri.go.id)
Presiden SBY dan Ibu Ani tiba di Bandara Nay Pyi Daw, Myanmar, disambut upacara kenegaraan, Sabtu (10/5) siang. Kunjungan ini untuk menghadiri KTT ke-24 ASEAN.
Indonesia telah memberikan bantuan senilai 1 juta dolar AS untuk membangun sekolah di dua komunitas Myanmar yang mengalami konflik horizontal. Bantuan tersebut diberikan pasca kunjungan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Myanmar pada Januari 2013 lalu.
Menlu Marty Natalegawa menyampaikan hal ini dalam keterangan pers, seusai penandatanganan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor umum, di Myanmar Convention Center (MCC) 1, Nay Pyi Taw, Sabtu (10/5) pukul 16.30 waktu setempat atau 16.00 WIB.
Baca juga:
"Menurut informasi dari Dubes, kita sudah membangun empat sekolah di komunitas Rahine State untuk meningkatkan semangat rekonsiliasi mereka semua," kata Menteri Marty.
Soal perjanjian bebas visa, dokumen ini diteken di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri dalam rangkaian KTT ke-24 ASEAN. Menlu Marty dan koleganya dari Myanmar, Menlu U Wunna Maung Lwin, yang meneken perjanjian tersebut. Marty menjelaskan, perjanjian bebas visa ini penting untuk meningkatkan hubungan antarwarga dan merupakanbagian dari konektivitas ASEAN.
"Saya kira (perjanjian ini) sangat penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan antara masyarakat kedua negara, dan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarsesama negara ASEAN," ujar Menlu Marty.
Sebagaimana diketahui, selama ini sudah ada pengaturan bebas visa bagi pemegang Paspor Dinas dan Paspor Diplomatik. Dengan penandatanganan perjanjian ini, lanjut Marty, maka pembebasan visa juga diterapkan bagi pemegang paspor biasa.
Menurut Menteri Marty, selama ini hubungan bilateral Indonesia-Myanmar berlangsung benar-benar sangat baik. Hal ini karena dilatarbelakangi perspektif sejarah. Kedua negara sama-sama mengalami proses transisi ke arah demokrasi, sehingga ada rasa nyaman yang tinggi untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang sama.
Selain itu, Indonesia juga berkeinginan untuk meningkatkan potensi yand ada pada kedua negara. Misalnya, kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, apalagi Myanmar sekarang semakin terbuka perekonomiannya.
"Berkenaan dengan perubahan di negara Myanmar, tentu membuka peluang bagi banyak pengusaha kita, bagi perekonomian Indonesia untuk bekerjasama," Marty menjelaskan.
Kondisi Myanmar saat ini, lanjut Menlu Marty, sama seperti Indonesia ketika mengalami proses transisi ke arah demokrasi. Myanmar juga menghadapi tantangan, misalnya menyangkut konflik horizontal dan lain-lain. "Kita juga bekerjasama dengan Myanmar untuk memastikan agar kita bisa saling mendukung dalam proses ke arah demokrasi ini, termasuk menyangkut etnis minoritas Rohingya," Marty menambahkan.
Dengan penandatanganan perjanjian hari ini, diharapkan selain meningkatkan sektor pariwisata dan konektivitas, juga dapat mendorong kunjungan kalangan bisnis serta kerja sama ekonomi. Diharapkan target perdagangan bilateral sebesar 1 miliar dolar AS dapat tercapai.
Persetujuan bebas visa ini disusun sejalan dengan semangat ASEAN Common Visa dan pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 yang tertuang dalam ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption. ASEAN Common Visa ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 Juli 2006.
Persetujuan ini juga memperteguh pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah memberikan pembebasan visa pemegang paspor biasa dari negara-negara ASEAN, Hongkong, Makau, Cile, Maroko, Peru, dan Ekuador. (yun/fbw)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
