Untuk kota yang telah membentuk TPID tapi belum menjadi sampel penghitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (lHK), pemerintah memberikan pernghargaan TPID “Berprestasi” 2013 kepada Kota Tebing Tinggi.
Ketua Tim Ahli Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut Dofo A Johansyah yang juga menjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh mengatakan penghargaan itu diberikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan di Jakarta Rabu (22/5).
Saat dihubungi Berita Rabu malam, Difi berada di Jakarta mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Rakornas V TPID 2014 diikuti oleh Gubernur dan Walikota/Bupatiyang mewakili 233 TPID (33 provinsi dan 200 kabupaten/kota).
TPID Tebing Tinggi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Tebing Tinggi berhasil meraih penghargaan TPID “Berprestasi” 2013 berkat program-program unggulan seperti Program Pasar Murah Bersubsidi dan Program Angkutan Khusus Sembako.
Melalui Program Pasar MurahBersubsidi, TPID Tebing Tinggi menyediakan pasar murah yang menjual sembako dengan harga murah yang diadakan pada hari-hari besar keagamaan. Sedangkan Program Angkutan Khusus Sembako bertujuan untuk menjaga kestabilan harga melalui penyediaan sarana angkutan khusus yang membawa sembako ke pusat Kota Tebing Tinggi.
Program yang dilaksanakan setiap hari ini bertujuan untuk mempermudah distribusi sembako sehingga biaya sembako bisa lebih ditekan. “Penghargaan ini bukan yang pertama kalinya diraih oleh TPID di wilayah Sumatera Utara. TPID Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih penghargaan TPID Provinsi “Terbaik” di kawasan Sumatera pada tahun 2011 dan 2012,” jelas Difi.
Sementara itu, TPID Kota Medan berhasil meraih TPID Kota “Terbaik” di kawasan Sumatera pada tahun 2012. Bank Indonesia mengapresiasi penghargaan TPID “Berprestasi” 2013 di kawasan Sumatera yang diraih oleh TPID Tebing Tinggi. Dengan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 0,39 persen (ytd) dan 7,O5 persen (yoy) serta pembentukan 33 TPID di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut, menurut Difi, diharapkan dapat memotivasi daerah lainnya untuk semakin meningkatkan perannya dalam mewujudkan stabilitas harga serta mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.
Difi menambahkan secara umum penilian TPID terbaik ada dua kriteria yakni output dan proses. Output adalah level inflasi dan fluktuasinya dibandingkan dengan kota pesaing lain. Sedangkan proses adalah intensitas, frekuyensi dan koordinasi program TPIDnya plus adanya program unggulan.
Akan halnya program unggulan Tebing Tinggi adalah pasar murah bersubsidi. Disamping itu di Tebing, angkutan sembako bisa masuk ke kota sehingga lebih murah. “Tebing Tinggi adalah kota yang inflasiny tidak diukur, jadi ini adalah apresiasi pertama terhadap kota non sample. Lebih dinilai upaya dan proses untuk mengendalikan harga,” jelas Difi.
Selain kepada Tebing Tinggi, Presiden SBY juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang memiliki TPID dengan kinerja terbaik tahun 2013 ke Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa dan Kabupaten Sinjai untuk Kawasan Timur Indonesia.
Penghargaan TPID terbagi menjadi dua kategori yaitu TPID “Terbaik” dan TPID “Berprestasi”. TPID “Terbaik” diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan menjadi sampel penghitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan TPID “Berprestasi” diberikan kepada daerah yang
telah membentuk TPID namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi IHK.
Penentuan pemenang TPID mempertimbangkan dua parameter yakni proses kegiatan pengendalian inflasi dan pencapaian tingkat inflasi serta fluktuasinya. Khusus untuk TPID yang belum menjadi sampel dalam penghitungan IHK oleh BPS, penilaian hanya mempertimbangkan aspek proses kegiatan pengendalian inflasi.
Untuk kawasan Sumatera yang menjadi sampel penghitungan inflasi lHK, TPID “Terbaik” 2013 jatuh kepada TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Kota Padang.
Sumut sendiri, ujar Difi, dengan sudah 100 persennya TPID terbentuk di kabupaten/kota atau menjadi 34 TPID karena ditambah TPID Sumut, terus berupaya meningkatkan kinerjanya karena diakui dengan semakin mampunya ah menjaga inflasi, maka perekonomian Sumut akan semakin bagus.
Pengamat ekonomi Sumut yang juga analis ekonomi di salah satu perusahaan sekuritas BUMN di Medan Gunawan Benjamin kepada Berita mengatakan memang ada banyak cara untuk mengendalikan inflasi.
Namun cara yang paling ideal adalah setiap daerah mampu memasok semua kebutuhan masyarakatnya dengan persedian yang cukup. Sehingga pengendalian sisi persediaan menjadi hal yang utama, selanjutnya menjamin distribusinya lancar termasuk tidak banyak pungli serta koordinasi antara pemerintah dan pedagang (besar dan kecil).
Itu yang paling utama, kata Gunawan, namun langkah kota tebing tinggi yang melakukan stabilisasi dengan program subsidi pasar murah layak di contoh. Walaupun tebing tinggi tidak masuk dalam perhitungan indeks harga konsumen di SUMUT, akan tetapi prestasinya perlu kita apresiasi dan perlu di contoh. (wie)