Aparatur desa tersebut dituding nepotisme dalam urusan pendataan korban banjir bandang dan longsor, yang melanda Tapteng pada akhir tahun 2025.

Menurut Aji Silitonga seorang warga setempat, penyaluran beragam bantuan pascabencana dari pemerintah pusat, di desanya tidak tepat sasaran.

Wanita berusia 30 tahun itu, juga menyebut daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan didominasi oleh aparatur desa bersama kerabat.

"Sebahagian besar, yang menerima bantuan adalah aparat desa dan keluarganya. Padahal sebahagian dari mereka, sama sekali tidak terdampampak langsung bencana banjir," kata Aji, kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

"Contohnya, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Mela II, terdaftar menerima bantuan Jadup (Jaminan Hidup), penggantian isi rumah dan pemulihan ekonomi, serta hampir menerima bantuan perbaikan rumah. Padahal, rumahnya tidak rusak dan tidak terkena banjir," tambahnya. 

Pernyataan Aji dibenarkan Yusren Sitompul, yang menyebut aparatur Desa Mela II, diduga tidak profesional menangani pendataan korban bencana.

"Mereka (aparatur desa) tidak transparan. Kalau kami tanya tentang bantuan, mereka menjawab tidak ada. Padahal ada," kata Yusren. 

"Itu sebabnya, kami (warga korban bencana banjir) sebelumnya pernah ambil tindakan menyegel Kantor Kepala Desa, karena kecewa dengan kinerja mereka," ungkapnya.

Cerita miris dari Setia Hutapea dan Cheli Pandiangan, yang mengaku menjadi korban pada peristiwa bencana tahun lalu.

Keduanya belum mendapatkam bantuan apa pun dari pemerintah, meski rumah mereka turut terendam banjir hingga mengalami kerugian disebakan air merusak perabotan.

"Awalnya kami gak tau kalau ada bantuan dan pendataan. Kepling malah menyalahkan kami karena gak melapor untuk didata," tutur Setia.

"Kami sudah pernah didata, tapi gak pernah masuk daftar penerima. Kata mereka (aparatur desa), berkas kami hilang dan gak tahu di mana," kata Cheli.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Mela II, terkait pernyataan warga.