Dalam aksi itu, demonstran membawa poster, spanduk, dan pengeras suara berisi kritik tajam terhadap kebijakan serta sistem pengawasan di Lapas Labuhan Ruku. Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan menarik perhatian masyarakat sekitar.

Massa menyoroti dugaan intimidasi terhadap wartawan serta adanya pembatasan kerja jurnalistik yang dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, demonstran juga menuding lemahnya sistem pengamanan lapas yang disebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan serius, termasuk dugaan praktik ilegal yang telah lama menjadi perhatian publik.

Suara Aksi Bergema di Depan Lapas

Koordinator aksi, Nando Sagala, menegaskan demonstrasi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap institusi negara, melainkan kontrol sosial masyarakat sipil terhadap dugaan penyimpangan yang dianggap mencederai marwah hukum.

“Jika penjara justru berubah menjadi ruang aman bagi jaringan kejahatan, maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang dikendalikan,” tegas Nando dalam orasinya.

Desak Menko Kumham-Imipas RI Copot Kalapas

Dalam tuntutannya, massa mendesak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, untuk mencopot Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan.

Massa juga meminta Menko Kumham-Imipas RI turun langsung ke Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam lapas.

Selain itu, demonstran mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan peredaran narkotika, penggunaan telepon seluler ilegal oleh narapidana, dugaan praktik wartel modus menit, rekening penampung transaksi napi, hingga dugaan jual beli kamar dan fasilitas.

Tak hanya itu, massa turut menyoroti dugaan permainan bahan makanan warga binaan, suplai air minum yang disebut tidak layak konsumsi, hingga dugaan bisnis internal berkedok program pemberdayaan narapidana.

Menurut massa aksi, berbagai persoalan tersebut dinilai telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan dan memperkuat anggapan adanya pembiaran sistemik di balik tembok penjara.

“Aksi ini adalah alarm moral. Negara tidak boleh kalah dari mafia dan jaringan kejahatan yang diduga tumbuh di dalam lapas,” ujar salah seorang orator.

Tanggapan Kalapas Labuhan Ruku

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyatakan pihaknya akan memperbaiki komunikasi dengan insan pers serta memperketat sistem keamanan di lingkungan lapas.

“Kami akan memperbaiki komunikasi yang baik terhadap pers atau media dan menjalin hubungan yang baik. Terkait keamanan, kami juga akan memperketat sistem pengamanan di dalam lapas,” kata Hamdi.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan harmonis dengan media serta meningkatkan pengawasan internal di lingkungan pemasyarakatan.