Proyek pembangunan jalan ini diketahui menelan anggaran lebih dari Rp 20 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024.

Pengerjaan ini dilakukan oleh PT DCD dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari, terhitung sejak kontrak dilaksanakan.

Dari hasil temuan di lapangan pada saat pemeriksaan, terdapat kekurangan volume atau pengurangan bahan material untuk membangun jalan tersebut.

Kekurangan volume dalam pengerjaan jalan ini mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

Muncul dugaan adanya pengurangan material dalam pengerjaan jalan tersebut yang diduga sengaja dilakukan, agar pihak ketiga mendapatkan keuntungan.

Hal ini dilakukan oleh pihak ketiga atas adanya dugaan permintaan fee yang dilakukan oleh oknum di Dinas PUTR Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Karena permintaan tersebut, pihak ketiga diduga mengurangi bahan material untuk pembangunan demi menyanggupi permintaan fee kepada oknum di dinas.

Pemerhati Korupsi, Eka, meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun melakukan pemeriksaan.

"Kita sangat berharap APH turun ke Labura untuk memeriksa seluruh proyek yang terindikasi dengan dugaan korupsi ini," kata dia.

Selain itu, Eka juga mendesak agar APH memeriksa Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus, atas sejumlah proyek yang menjadi temuan dugaan korupsi.

"Kejaksaan dan KPK harus turun untuk memeriksa Bupati Labura atas dugaan korupsi yang menjadi temuan ini," ungkapnya.

Selanjutnya, dirinya juga menyoroti proses tender proyek di Pemkab Labuhanbatu Utara. Menurut informasi yang diperolehnya, pengendalian proyek masih sering terjadi.

"Proyek di sana juga diduga dikendalikan oleh oknum penguasa, kita berharap agar ini segera diperiksa agar dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme tidak berlarut-larut terjadi di Labuhanbatu Utara," ungkapnya.

Terpisah, Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus, saat dikonfirmasi, meminta awak media untuk berkomunikasi dengan Inspektorat.

Hendri Yanto Sitorus memberikan nomor telepon Inspektorat untuk melakukan konfirmasi mengenai sejumlah temuan proyek yang diduga dikorupsi tersebut