Senin, 16 Sep 2019 12:01
  • Home
  • Sosial Budaya
  • KMI Deklarasikan "TOLAK DELEGITIMASI PEMILU 2019 DAN MENDUKUNG HASIL RESMI PEMILU SECARA KONSTITUSIONAL"

KMI Deklarasikan "TOLAK DELEGITIMASI PEMILU 2019 DAN MENDUKUNG HASIL RESMI PEMILU SECARA KONSTITUSIONAL"

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Iman
Selasa, 21 Mei 2019 09:31
Iman
Sebagai wujud kepedulian terhadap perkembangan politik nasional pasca pelaksanaan Pemilu 2019 dan jelang pengumuman hasil resmi oleh KPU, Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar diskusi dan buka puasa bersama di kantor KMI, Jl. Salemba Tengah No. 59 B, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Mungusung tajuk "Peran Literasi Media, Menolak Upaya Delegitimasi Pemilu 2019", kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kalangan jurnalis, aktivis pers kampus dan Netizen serta berbagai elemen organisasi politik dan kepemudaan. Hadir sebagai Narasumber pada diskusi tersebut yaitu ,Lukman Edi (Politisi PKB), Dr Hendrasmo (Tenaga ahli Kemenkominfo) Auri Jaya (Ketua Umum SMSI/Asosiasi Media Siber Indonesia), dan Ikrama Masloman (Peneliti LSI), sementara Mardani Ali Sera politisi PKS yang diundang pada acara tersebut berhalangan hadir.

Koordinator KMI Edi Humaidi mengatakan bahwa diskusi ini sebagai sarana meningkatkan literasi politik masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang konstitusional. Menurutnya, saat ini masyarakat dibuat bingung dan resah dengan berbagai isu yang disebar di media sosial untuk mengurangi kepercayaan masayarakat terhadap penyelengggara pemilu dan mekanisme hukum.


"Banyak narasi yang melemahkan penyelenggara pemilu, kami berharap bahwa media mempunyai peranan besar bagi ruang partisipasi demokrasi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengambil kesimpulan berdasarkan informasi dari sumber media kridible, yang betul-betul objektif dan bukan informasi yang manipulatif bahkan fitnah," ujar Edi.

Senada dengan Edi, Lukman Edi yang merupakan Politisi PKB tergabung dalam TKN mengatakan bahwa politik identitas yang dibangun oleh media sosial atau dilapangan ditujukan untuk memberikan dampak elektoral terhadap kelompoknya, dimana perang narasi seperti isu antek asing, PKI dan sebagainya menjadi isu yang tidak asing lagi di medsos.

"Masyarakat jangan mudah diprovokasi, jangan percaya informasi hoaks, tidak perlu ikut-ikutan turun ke jalan apalagi memiliki keinginan untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan, jaga keharomonisan dan persaudaraan. Mari kita sama-sama melihat ke depan. Kita bangun bangsa ini dengan kerja keras, kerja kreatif dan inovatif", ucap Lukman.

Hal serupa juga disebutkan oleh Dr.Hendrasmo Tenaga Ahli Kemenkominfo Menurutnya, akhir-akhir ini ada upaya untuk melemahkan demokrasi bahkan ada kelompok-kelompok penumpang gelap demokrasi untuk melemahkan sistem demokrasi Indonesia.


"Sebelum dan pasca pemilu masyarakat Indonesia dibanjiri dengan berita hoax. Hoax ini mengolah sentimen kelompok dan membuat kita untuk saling curiga satu sama lain semestinya pengguna medsos harus berubah menjadi lebih baik. Apalagi berita hoax sampai ini tidak ada alat untuk menanggulangi berita hoax tersebut. Dampak yang signifikan dari hoax terhadap masyarakat dapat menyebabkan post truth sehingga yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar," ujar Hendrasmo.

Sementara itu Ketua SMSI, Auri Jaya dalam pandangannya mengatakan saat ini kredibilitas media online masih diragukan karena sering menyajikan berita tidak akurat. Media mainstream sering mengambil bahan berita dari postingan di media sosial dari tokoh politik yang belum tentu kebenarannya. "Politik identitas sebetulnya jualan dari elit politik karena gak ada lagi yang dijualnya terhadap masyarakat supaya memberikan dampak elektoral. Untuk itu segenap komponen bangsa agar mengedepankan prinsip- prinsip hukum sesuai konstitusi", ungkap Auri.

Narasumber lainnya Peneliti LSI Ikrama Masloman mengatakan bahwa masyarakat harus mendukung bersama siapapun yang terpilih saat 22 Mei 2019 nanti. Media memiliki peran yang krusial guna meredam sentimental-sentimen yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

"Mendelegitimasi Pemilu perbuatan yang keliru dalam republik ini. Menang kalah itu biasa dan itu merupakan konsekuensi elektoral biasa. Demokrasi sudah berjalan dengan baik maka seyogyanya kita menghargai demokrasi apalagi Indonesia negara hukum bahwa syahadat politik harus sesuai dengan konstitusi hukum", ungkap Ikraman.

Dalam acara Diskusi tersebut juga dilakukan Deklarasi "TOLAK DELEGITIMASI PEMILU 2019 DAN MENDUKUNG HASIL RESMI PEMILU SECARA KONSTITUSIONAL" oleh KMI yang antara lain berisi:

Pertama, Kami Kaukus Muda Indonesia siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang- Undang Dasar 1945 serta Menolak Segala Bentuk Provokasi Dan Tindakan Inkonstitusional.

Kedua, Kami Kaukus Muda Indonesia Menolak Segala Bentuk Upaya Delegitimasi Pemilu 2019 Dan Mendukung Hasil Pemilu 2019 Yang Konstitusional Oleh KPU Demi Keberlanjutan Kepemimpinan Nasional Serta Suksesnya Pembangunan Nasional.

Ketiga, Kami Kaukus Muda Indonesia Siap Melawan Hoax dan Mengajak Masyarakat Merajut Kembali Persatuan Indonesia Pasca Pemilu Dengan Menyebarkan Konten Narasi Positip Yang Menumbuhkan Optimisme Untuk Kemajuan Bangsa.

Editor: Sam

T#g:DeklarasiKMIRekapitulasi
Berita Terkait
  • Jumat, 06 Sep 2019 16:26

    Sejumlah Komponen Masyarakat Papua Bersama Gubernur dan Panglima TNI serta Kapolri Tandatangani Deklarasi Papua Damai

    Di hadapan Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Papua, 34 komponen masyarakat bersama Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Ketua DPR Papua menandatangani kesepakatan deklarasi damai pascakerusuhan di Ko

  • Kamis, 05 Sep 2019 12:35

    Tangkal Isu Provokatif 'Ajakan Kembali Warga Papua Ke Bumi Papua', Ribuan Warga Malang Tandatangani Dukungan

    Berbagai eksponen yang menamakan diri Solidaritas Indonesia (Solid) untuk NKRI serta Keluarga Besar Melanesia Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai kota Malang.

  • Jumat, 30 Agu 2019 22:30

    Danramil 0824/07 Silo Hadiri Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2019

    Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019, dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Rabu (28/08/2019).

  • Sabtu, 24 Agu 2019 18:24

    Bakamla RI/IDNCG- KOICA Bahas Pembangunan Akademi Bakamla

    Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A.Taufiq.R menerima kunjungan kerja Korea International Cooperation Agency (KOICA), di Mabes Bakamla RI/IDNCG, Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, Jum'

  • Senin, 05 Agu 2019 08:35

    Deklarasi Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Kota Medan

    Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Kota Medan akhirnya mendeklarasikan keberadaannya. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Medan Timur, Minggu (4/8/2019). Turut hadir pada acara tersebu

  • Jumat, 02 Agu 2019 15:52

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Akademi TNI TA 2019

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M. dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M. memimpin

  • Sabtu, 13 Jul 2019 05:13

    Ibu Kehormatan Taruna Akademi TNI Berikan Pembekalan 781 Capaja TNI-Polri

    Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto selaku Ibu Kehormatan Taruna Akademi TNI memberikan pembekalan kepada 781 orang Calon Perwira Remaja (Capaja) Taruna-Taruni Akademi TNI dan Polri di

  • Jumat, 12 Jul 2019 17:02

    Panglima TNI: Taruna Akademi TNI dan Akpol Merupakan Investasi Bangsa

    Negara telah menanam investasi jangka panjang sumber daya manusia dengan cara menjadikan atau mendidik Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Itu adalah investasi bangsa Indonesia s

  • Selasa, 21 Mei 2019 09:11

    Sah, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019

    Selasa (21/5/2019) dini hari tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019, dengan hasil Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi peme

  • Sabtu, 18 Mei 2019 11:08

    Ini hari terakhir rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Sumut

    Setelah memperoleh perpanjangan waktu dari KPU RI, yang batasnya hingga hari ini, ternyata perolehan suara Pemilu Serentak 2019 dari kabupaten Deli Serdang belum juga mulai dihitung di tingkat provins

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak