Amatan media ini, Senin, 6 November 2023, pernyataan ini disampaikan di berbagai kota di Amerika Serikat, menyoroti kekurangan yang dirasakan dalam proses demokratisasi menjelang pemilihan umum dan kontestasi presiden mendatang.

Perkembangan politik terkini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dipegang teguh selama 25 tahun. Para elit mengkonsolidasikan kekuasaan tanpa rencana konkret untuk kepentingan rakyat. Fokus mereka adalah pada persaingan kepemimpinan, hubungan keluarga, dan warisan, yang mengaburkan proses transparansi dan pencapaian yang dapat diukur.

Goenawan Mohammad, sastrawan senior Indonesia dan Nieman Fellows Harvard University, memberikan komentar bahwa politik dinasti Presiden Joko Widodo, dengan menjadikan putranya sebagai calon wakil presiden, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi Indonesia.

Kontroversi seputar pencalonan putra presiden lainnya sebagai calon wakil presiden menimbulkan kekhawatiran terhadap peran dan profesionalitas Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum UGM, Zainal Mokhtar, memperingatkan bahwa mengganggu demokrasi dapat membahayakan penegakan hukum. Ia juga mempertanyakan kewenangan pengadilan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Situasi ini, terutama terkait Pemilu 2024, sangat mengkhawatirkan, katanya.

Kami, para ilmuwan Indonesia di Amerika, ingin memberikan penghargaan kepada para pemimpin, akademisi, politisi, dan jurnalis yang membela demokrasi. Kami berharap lebih banyak putra-putri Indonesia akan bergabung dalam mendukung nilai-nilai dasar demokrasi dan aturan-aturan yang menjaga negara kita tetap maju.

Suzie Sudarman, Yohanes Mean Duli, Walter Balansa, Hasnul Djohar, Elni Usoh, dan Rini Hasanah, di antara yang lain, berada di garis depan panggilan ini untuk komitmen baru terhadap keberlanjutan pembangunan demokrasi. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan semangat Reformasi dan menjauhi praktik-praktik yang memperpanjang struktur kekuasaan dinastis. Yohanes Mean Duli mengutip kembali pernyataan peraih Nobel bidang ekonomi, Amartya Sen, yang mengatakan bahwa hanya demokrasi yang dapat mengantarkan sebuah negara menjadi lebih sejahtera.

Pernyataan ini diakhiri dengan menegaskan bahwa lanskap politik Indonesia seharusnya ditandai dengan komitmen terhadap Republik, memprioritaskan kesejahteraan dan representasi rakyat di atas segalanya.