Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai pembangunan Bandara Silangit masih lambat dan belum terlihat sebagai pintu gerbang objek wisata internasional.

"Kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai pilot project 10 Objek Wisata Prioritas perlu kita apresiasi dan dukung. Presiden meminta dilakukannya pembangunan infrastruktur, salah satunya Bandara Silangit yang menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan lokal dan mancanegara. Namun, sampai saat ini arahan Presiden itu belum tampak dilaksanakan," ujar Swangro Lumbanbatu, Koordinator Wilayah I dan Sahat Martin Philip Sinurat Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, di Siborongborong, Tapanuli Utara (11/8/2017).

Swangro Lumbanbatu menyatakan target Presiden akan satu juta wisatawan ke danau Toba akan sulit tercapai jika pembenahan infrastruktur masih dikerjakan setengah hati. 

"Belum lagi persiapan sumber daya manusia di Kawasan Danau Toba masih belum maksimal, dimana masyarakat seharusnya dilatih untuk dapat mengelola pariwisata dengan baik serta mengutamakan nilai-nilai kebudayaan, keramahan, dan pelayanan," tuturnya.

Menurut Swangro, seharusnya Tengku Erry Nuradi selaku Gubernur Sumatera Utara juga berperan penting dalam pambagunan Bandara Silangit.

"Gubernur jangan menutup mata dengan hal ini. Gubernur tidak harus perlu sibuk sekali dengan kampanye slogan, fokuslah dalam pembangunan Sumatera Utara. Kami berharap Gubernur bertanya pada pemerintah Tapanuli Utara, kenapa pembangunan itu tidak jalan sesuai dengan yang kita harapkan. Gubernur jangan hanya mempercayakan penuh pada Angkasapura dan pemerintah Tapanuli Utara," tambahnya.

"Kalau memang pemerintah Tapanuli Utara dan Angkasa Pura tidak sanggup dengan pembangunan ini, langsung saja disampaikan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah yang lain, hanya karena pemimpin kita tidak mampu merangkul rakyat," ketusnya.

Sementara Sahat MP Sinurat, menyampaikan bahwa Bandara Silangit diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 lalu, dan pada pemerintahan saat ini, Presiden Jokowi juga sudah pernah mendarat di sana. 

"Walaupun sudah dua Presiden yang pernah datang, sangat disayangkan selama bertahun-tahun pembangunan Bandara ini masih sangat lambat. Keseriusan dan kesiapan pemerintah pusat, BUMN terkait, dan pemerintah daerah perlu dipertanyakan," katanya.

"Beberapa minggu lalu saya baru berkunjung ke Tual, Langgur, Maluku Tenggara. Bandara Karel Sasuit Tubun yang berada di sana sudah memiliki bangunan dan lahan parkir yang rapi dan berstandar internasional, padahal Presiden belum pernah datang ke sana. Ini sangat berbeda dengan Bandara Silangit. Padahal beberapa bulan lagi kita mendengar Bandara Silangit akan menerima penerbangan langsung dari Singapura," ujar Sahat.

Angkasapura juga harus siap dengan hal pembagunan ini, lanjutnya, jangan selalu menunggu bola. 

Mengenai persoalan nama Bandara, Sahat mengatakan tidak ada masalah. Namun jangan pula hanya karena persolan nama, pembangunan Bandara Silangit jadi terhambat. 

"Pemerintah Sumatera Utara harus mampu mengatasi itu semua, apalagi pengunjung wisatawan nantinya akan bertambah menyambut Natal dan tahun baru. Kita tidak mau wisata ke kawasan danau Toba semakin berkurang," pungkasnya.