Pekerjaan jalan ini dilaksanakan oleh CV AV dengan temuannya mencapai hamper setengah miliar.

Dinas PUTR menganggarkan Rp 11 miliar lebih untuk pembangunan jalan di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, CV AV juga mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan di Parsiluman Dusun IV-V Desa Kampung Yaman Labuhanbatu Utara senilai Rp 13 miliar.

Dugannya perusahaan ini dekat dengan Kepala Daerah di Labuhanbatu Utara sehingga kontraktor dengan mudah meminta proyek ke dinas-dinas.

Dalam temuannya BPK RI, terdapat kekurangan pada volume pekerjaan sehingga jalan yang dibangun dikhawatirkan akan rusak Kembali.

Bahan material yang diduga dikorupsi ini dilakukan karena adanya dugaan permintaan fee oleh oknum-oknum dinas.

Karena dugaan permintaan tersebut, kontraktor diduga mengurangi volume material pada tiap pekerjaan.

"Kita mendesak KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk turun memeriksa dan menangkap oknum-oknum koruptor yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara," kata Armada, aktivis di Kota Medan, Senin (13/10/2025).

Dirinya menilai, sampai saat ini tidak ada APH yang mampu turun dan melakukan pemeriksaan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Armada sendiri menduga, bahwa pejabat di Labuhanbatu Utara royal menyodorkan upeti ke Aparat Penegak Hukum, sehingga pemeriksaan tak terjadi.

"Kita menduga bahwa pejabat-pejabat dan Bupati di Labura ini sangat royal ke APH tetapi tidak royal kepada masyarakat, sehingga proyek terus yang dikorupsi," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Labuhanbatu Utara, Indra Paria saat dikonfirmasi mengenai dugaan ini tidak memberikan tanggapan.

Berulangkali pesan singkat dikirim, Indra Paria tidak memberikan balasan melalui pesan singkat WhatsApp.