Aksi di DPRD Simalungun, Tuntut Penutupan Tambang Ilegal dan Evaluasi Tunjangan DPRD
Simalungun (utamanews.com)
Oleh: Bungaran Saragih
Senin, 01 Sep 2025 12:31
Istimewa
Rifki Muflih Rambe (Kordinator Aksi/ BEM SI)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Panca Budi, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), bersama masyarakat, berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Simalungun pada Selasa, 2 September 2025. Aksi ini digalang sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk tuntutan penutupan tambang ilegal dan penolakan terhadap anggaran serta tunjangan DPRD Simalungun.
Koordinator aksi, Rifki Muflih Rambe, menyampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Simalungun pun mengalami berbagai permasalahan serius, terutama terkait pembangunan yang tidak merata dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.
Baca juga:
“Saat ini pembangunan di Kabupaten Simalungun masih sangat timpang. Salah satu contohnya adalah di wilayah Simalungun bagian bawah yang nyaris tidak tersentuh pembangunan,” ujar Rifki dalam keterangannya kepada media, Senin (1/9/2025).
Ia berharap ketua DPRD Kabupaten Simalungun dapat turun langsung menemui massa aksi saat unjuk rasa berlangsung. Menurutnya, keterlibatan langsung dari para wakil rakyat sangat penting agar suara masyarakat dapat didengar dan ditindaklanjuti secara konkret.
Lebih lanjut, Rifki menegaskan bahwa aksi yang akan digelar ini bukan sekadar mengikuti tren unjuk rasa yang sedang marak di Indonesia. “Kami tidak sedang ikut-ikutan. Ini murni keresahan masyarakat yang sudah lama dipendam. Anggota DPRD seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menikmati fasilitas mewah di tengah kesengsaraan rakyat,” tambahnya.
Rifki menyebut, aksi akan dimulai dari titik kumpul di Segitiga Perdagangan, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun yang berada di Kecamatan Raya. Diperkirakan, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 500 orang dari berbagai elemen.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tujuh tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam demonstrasi kali ini. Tuntutan tersebut mencakup isu korupsi, ketimpangan anggaran, dan tambang ilegal yang disebut merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.
Tuntutan pertama adalah menolak anggaran dan tunjangan anggota DPRD Simalungun yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kedua, mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.
Ketiga, mahasiswa dan masyarakat menuntut adanya efisiensi terhadap tunjangan dan anggaran DPR. Keempat, dilakukan audit secara transparan melalui badan independen terhadap anggaran DPR yang disebut mencapai Rp9,9 triliun per tahun secara nasional.
Tuntutan kelima adalah reformasi institusi kepolisian, khususnya terhadap Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, yang dinilai telah bertindak represif terhadap massa aksi di sejumlah wilayah. Hal ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman demokrasi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Selanjutnya, mereka juga menolak aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi di Simalungun bagian bawah. Aktivitas ini dianggap merusak lingkungan, merugikan masyarakat adat, serta mencederai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Tuntutan terakhir adalah evaluasi terhadap MBG di Kabupaten Simalungun.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum perubahan dan menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok tertentu.
Berita Terkini
Buruh & Tenaga Kerja
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
