Wali Kota Pematang Siantar Hadiri Rakorwasnas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Medan (utamanews.com)
Oleh: LEP27
Senin, 09 Okt 2023 22:29
Rakorwasnas Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023
Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani, Sp.A., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 bersama Kemendagri yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, serta dihadiri oleh para Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Acara ini ditandai dengan Pemukulan Gondang 9 oleh Perwakilan Kemendagri, Tomsi Tohir, Perwakilan Pj. Gubernur Sumut, Arief S. Trinugroho, para Gubernur, Wakil Gubernur, dan Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.
Baca juga:
Rakornas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 diselenggarakan di Medan pada tanggal 9-10 Oktober 2023, dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebagai tuan rumah. Selain itu, juga diadakan rangkaian Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 25-29 Oktober 2023 di Kota Medan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dipercayakan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP). Rakornas ini dihadiri oleh 38 perwakilan provinsi dan 514 perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Rakorwasnas kali ini mengusung tema tentang arah kebijakan pengawasan tahun 2024. Sumut dipilih sebagai tuan rumah Rakornas PIP karena dianggap telah berhasil secara signifikan meningkatkan pencegahan korupsi dan layanan publik. Pada tahun 2022, Sumut berada di peringkat keempat dalam pencegahan korupsi, sementara untuk layanan publik secara nasional, Sumut berada di posisi lima besar.
Kegiatan Rakornas dimulai dengan penampilan video profil Sumatera Utara yang singkat dan pertunjukan tarian multietnis serta tarian Melayu.
Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, yang diwakili oleh Sekdaprovsu, Arief S. Trinugroho, meminta maaf atas ketidakhadiran Pj. Gubsu dikarenakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
"Namanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin kabupaten/kota. Kepada Pemerintah kabupaten/kota, pemprov dalam lima tahun terakhir telah melakukan penguatan personel anggaran. Pemprovsu selama lima tahun telah berupaya meningkatkan good governance dan clean governance untuk mengatasi praktik korupsi," tambahnya.
Pemprovsu telah meraih banyak penghargaan, dan pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran internal dan OPD. Sekdaprov menyatakan bahwa pemprovsu akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani isu-isu strategis bersama-sama.
"Saya berharap Rakornas ini berhasil dan bermanfaat dalam menyusun pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan anggaran di pemerintah kabupaten/kota," katanya.
Selain itu, Sekdaprov Arief juga mengajak para tamu dan undangan untuk menikmati kuliner dan wisata Sumut.
Kemendagri, yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyatakan bahwa adanya anggaran yang bocor tidak sesuai dengan arahan Presiden.
"Adanya anggaran yang bocor (tidak tepat sasaran) tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk kepala daerah kabupaten/kota," ungkapnya.
Tomsi Tohir juga menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik harus didorong oleh APIP, baik di tingkat pusat maupun kabupaten/kota.
"Terkait temuan-temuan, saya berharap rekan-rekan APIP harus tegas dan berani, karena APIP adalah rekan kita yang dapat mengembalikan kebocoran anggaran, sehingga APBD-APBD kita dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Setelah pembukaan, Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani, Sp.A., menyatakan bahwa Pemko Pematang Siantar selalu siap bersinergi dan berkolaborasi untuk penguatan APIP serta mengikuti arahan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan tahun 2024.
"Alhamdulillah, perbaikan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tugas bersama kita. APIP selalu mendorong para OPD untuk menggunakan anggaran dengan tepat, sehingga dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Pematang Siantar," ungkap dr. Susanti.
Wali Kota dr. Susanti juga menegaskan bahwa OPD-OPD Pematang Siantar selalu memperhatikan aspek lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pembangunan.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
