SP PLN nilai Menteri ESDM berpotensi picu pemadaman listrik di seluruh Indonesia
JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Utama News
Minggu, 24 Jul 2016 15:06
Ir. Jumadis Abda MM, MEng., dari Serikat Pekerja (SP) PLN mengecam pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang dinilai memaksa perusahaan plat merah ini tunduk terhadap upaya swastanisasi pembangkit listrik. Di samping itu menerbitkan peraturan yang merugikan PLN dan kelistrikan nasional.
�Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PLN, SP PLN merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan yang keliru terhadap kelistrikan nasional,� kata Jumadis Abda, kepada wartawan, Minggu (24/7).
Baca juga:
Karena bila salah melangkah dan salah mengambil kebijakan karena adanya unsur kepentingan tertentu dalam penentuan arah kelistrikan ini, ia menegaskan dampak kerugiannya bukan saja dirasakan oleh PLN. Tapi juga bangsa, negara serta masyarakat Indonesia.
Agar pengelolaan kelistrikan berjalan dengan baik maka sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, menurutnya, tidak bisa dinafikan bahwa kelistrikan adalah termasuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai negara. Setidaknya oleh BUMN, dalam hal ini PLN.
Namun sangat disayangkan penguasaan negara ini justru ingin dikerdilkan penyelenggara negara sendiri, terutama dari kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.
Menteri ESDM, Sudirman Said, sebagai orang yang bertanggungjawab mengawal kelistrikan itu dalam penguasaan negara justru bertingkah sebaliknya. PLN berusaha dimarginalkan untuk pembangunan kelistrikan itu. Terutama di sektor pembangkit yang memberikan pengembalian (profit) yang lebih baik.
Pembangunannya dan kepemilikan asetnya diserahkan kepada perusahaan perseorangan privat/swasta. Dan perusahaan negara disuruh membeli dengan sistem take or pay. Ambil tidak diambil energi listrik (kWh) yang dihasilkan pembangkit swasta itu, PLN harus bayar.
Diperkirakan akan ada kerugian PLN Rp140 triliun/tahun setelah selesai pembangunannya, dan potensi pemadaman di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu, anggota SP PLN sangat paham dan sehari-hari bergelut mengoperasikan dan menjaga kelistrikan bangsa ini mengecam upaya dan pernyataan Menteri ESDM untuk menjadikan kelistrikan bangsa ini semakin terpuruk dan kerdil serta lebih mengedepankan kepentingan perusahaan privat/ swasta.
Juga mengakomodir upaya swastanisasi kelistrikan yang pada akhirnya bisa membangkrutkan PLN, membuat tarif listrik lebih mahal dan tidak stabil, sehingga berdampak terganggunya ekonomi bangsa yang berbuntut menyengsarakan masyarakat.
Karena itu, SP PLN menantang Menteri ESDM, Sudirman Said, berdebat secara terbuka ke ruang publik di media televisi nasional untuk mengclearkan masalah ini dan agar dapat diketahui dan dipahami masyarakat.
(rls)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
