Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Mendagri Jend.Pol.Purn. Muhammad Tito Karnavian, MA., Ph.D., Jaksa Agung Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Kabareskrim Komjen.Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. mewakili Kapolri dan turut hadir 700 peserta seluruh Indonesia, sementara secara daring (virtual) diikuti 902 peserta terdiri dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota), unsur Kejaksaan dan Polri. 

Rakor ini merupakan tidak lanjut dari pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan para Forkopimda se-Indonesia di Sentul pada 17 Januari yang lalu dan menghasilkan 8 (delapan) rekomendasi.

Dengan tujuan dari rakor ini adalah menyatukan persepsi dan sinergi antara penegak hukum dengan pengawas internal pemerintah. 

Dalam rakor ini, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri (diwakili Kabareskrim) tentang kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan aduan.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan akan bersinergi dengan APIP daerah sebagai pengawasan komplementer terhadap struktur Kejaksaan di daerah.

Sementara itu, Kabareskim Polri menyampaikan apresiasi adanya MOU APIP - APH dan mengharapkan jajarannya adaptif dalam mengambil tindakan sehingga tidak menghalangi proses pembangunan di daerah. 

Kemudian, Mendagri mengatakan belanja Negara dan belanja daerah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Lanjut Mendagri, APIP harus berperan aktif dalam mengawal postur APBD menjadi lebih akomodatif sebagai instrumen stabilisasi, menjamin optimalisasi belanja untuk merangsang geliat sektor swasta dan menciptakan sinergi bersama APH agar Kepala Daerah dapat mengeksekusi program - program pembangunan secara lebih optimal.  

Dalam laporan, Irjen Kemendagri Tomsi Thohir sampaikan ada 4 (empat) kegiatan utama dalam rakor, penandatanganan Nota Kesepahaman, launching aplikasi laporan APIP, ketiga penandatanganan perjanjian kerjasama terkait pengawasan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan pengawasan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan. Selanjutnya dilaksanakan juga diskusi panel dengan materi panel 1 pengawasan pengelolaan APBD, panel ke 2 berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik, keuangan desa, BUMD serta koordinasi APIP dan APH.

Turut mendampingi Pj. Wali Kota secara virtual, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, AP., M.SP., Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Idam Khalid Daulay, S.KM., M.Kes., Kadis Kesehatan dr. Muhammad Iqbal, Sp.P., Kadis PPKB Hj. Nina Zahara MZ., S.H., MAP., Kabag Pemerintahan Setdako Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP., M.Si.