PERADAH (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia) dan KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) misalnya, dengan tegas dan lantang meminta pemerintah membubarkan Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wacana pembubaran Ormas Radikal tersebut juga mengemuka dalam diskusi Publik berthema "Save NKRI, Tolak Ormas Radikal Anti Pancasila" yang digelar di Kantor DPD RI Provinsi Bali, tepatnya di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Kamis, (6/7).

Dalam diskusi publik yang dimotori Peradah dan KMHDI itu hadir sekitar 200 orang lebih dari berbagai kalangan mulai dari Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Lintas Agama, Akademisi, Media.

Dibahas dalam fokus utama diskusi tersebut bagaimana Peradah dan KMHDI mampu berperan semaksimal mungkin dalam membantu Pemerintah, berkomitmen mengawal NKRI dengan Nilai-Nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu Peradah dan KMHDI meminta pemerintah agar dengan tegas dan serius merespon Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dibubarkan.

"Dan apabila pemerintah ragu dengan berbagai alasan tidak kuatnya landasan hukum untuk membubarkan Ormas-Ormas Radikal dan lemahnya Undang-Undang yang ada untuk membubarkan Ormas tersebut, kami mendorong pemerintah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) untuk jadi payung hukum dan dasar hukum dalam membubarkan Ormas radikal, salah satunya HTI, yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan negara ini," tegas para pembicara.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang menunjukan adanya perbedaan. Perbedaan seperti pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya.

Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keragaman yang terjadi di Indonesia juga merupakan sebuah potensi sekaligus menjadi tantangan. Kekuatan keberagaman Indonesia bisa bertahan dan tetap kuat sampai hari ini dikarenakan adanya penerimaan dengan tulus dan Ikhlas, khususnya silent mayority yang ada, tanpa adanya motif kepentingan sesaat, apalagi ingin mengganti Pancasila dan merusak NKRI kedepannya.

"Keberadaan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan lainnya merupakan kekuatan utama tetap kuatnya NKRI dan penghormatan keberagaaman di masyarakat," tegas para narasumber yang terdiri dari anggota DPD RI Gede Pasek Suardika, Putu Wiratnaya S.Kom (Presideum PP KMHDI), Nyoman Gede Antaguna SE, SH, MH (Ketua KNPI Bali) dan D. Suresh Kumar S.Ag M.Si (Ketua Umum DPN Peradah Indonesia).

Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai terutama oleh kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan, seperti tercermin dalam perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan liberalism, baik korupsi yang merajalela, perusakan lingkungan yang menggila, konflik antar anak bangsa. 

"Bentrok antar sesama warga, bentrok warga dengan pemerintah, dan gerakan sekelompok orang atau Ormas menolak Pancasila yang menyita energi, kecintaan terhadap budaya bangsa yang sangat minim, sehingga menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, persatuan dan kesatuan," ujar moderator menyimpulkan fenomena di masyarakat saat ini, sesuai hasil diskusi.