Pemko Medan menggelar lokakarya yang diharapkan dapat menjadi salah satu strategi percepatan penenganan kawasan kumuh dan membangun kolaborasi maupun kemitraan penanganan kawasan kumuh perkotaan serta penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.Kegiatan ini dilaksanakan di Karibia Boutique Hotel, Kompleks Centre Poin Jalan Timor Blok J Medan, Senin (24/8). Lokakarya yang dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Medan ini diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Medan, perwakilan dinas, badan kantor dan bagian terkait, camat atau PJOK kecamatan, tokoh masyarakat, pers dan para undangan serta berlangsung selama dua hari.
Dalam lokakarya ini para peserta akan melakukan diskusi guna mencari solusi penanganan kawasan kumuh di Kota Medan dengan melibatkan langsung masyarakat.
Syaiful menjelaskan, P2KP sudah berjalan sejak tahun 2006, dulunya bernama PNPM Mandiri Perkotaan dan telah melahirkan berbagai pengalaman, berbagai kegiatan pada bidang lingkungan, sosial dan ekonomi yang mana hasilnya telah dirasakan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program ini masih jauh dari sempurna.
“Jadi saya berharap kepada peserta untuk mengikuti lokakarya ini dengan baik, termasuk berbagai agenda dan materi yang disampaikans ecara optimal sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan diharapkan. Di samping itu para peserta juga dapat memberikan kontribusi dan pemikiran yang cerdas, terutama dalam penanganan kawasan kumuh. Jangan datang dan hanya duduk-duduk saja!” pesannya.
Selain membua lokakarya, Plh Wali Kota juga secara menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung Mandiri (BLM) kepada perwakilan Badan Keswadayaan (BKM). Dilanjutkan dengan penyerahan profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Serta melaunching Website Pro Poor.
Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan Ir Gunawan S Lubis selaku ketua panitia pelaksana lokakarya ini menjelaskan, program P2KP di Kota Medan mulai tahun 2015- 2015 dengan wilayah pendampingan di 21 kecamatan meliputi 149 kelurahan dan 2 kelurahan yang menolak yaitu kelurahan Gang Buntu dan Simpang Tanjung karena tidak ada penerima manfaat program.
Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat, Gunawan mengatakan PNPM Mandiri Perkotaan menitik beratkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat agar mampu melakukan transformasi sosial dari masyarakat tak berdaya menjadi amsyarakat berdaya, mandiri dan kemudian transdormasi sosial dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani.
Ditambahkan Gunawan lagi, kegiatan PNPM MP Kota Medan dikenal dengan Tridaya Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Untuk kegiatan lingkungan seperti pembuatan paving block, rabat beton, MCK, drainase, sumur bor bronjong serta perbaikan rumah tidak layak huni. Kegiatan ekonomi seperti pinjaman bergulir di semua kelurahan, sedang kegiatan sosial berupa santunan jompo, bea siswa dan pelatihan-pelatihan ketrampilan.
“Selanjutnya transformasi PNPM Mandiri Perkotaan ke P2KP, Kementrian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat akan membantu Pemko Medan melakukan tahapan-tahapan penyusunan baseline 100-0-100 yang berisikan profil kawasan permukiman dan indikasi matriks kegiatan bagian dari proses penanganan kumuh perkotaan,” ungkap Gunawan. (rls)