Forum tersebut membahas mengenai situasi keamanan laut Indonesia, pelaksanaan Peraturan pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2022, serta rekomendasi terkait keamanan laut Indonesia guna menyinergikan paradigma dan komitmen para penegak hukum di laut.

Forum tersebut di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

Dalam forum tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia pada paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kuantitas ancaman maritim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penangkapan ikan secara illegal serta penyelundupan baik narkoba, hewan, maupun minuman keras menjadi ancaman prioritas yang harus ditanggulangi. 

“Tak hanya itu, Tahun 2023 perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas patroli bersama,”ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Lebih lanjut Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menjelaskan bahwa R-Perpres tentang Jaknas Kamla telah sampai pada tahapan harmonisasi. Dalam bidang operasi, patroli bersama akan ditingkatkan menjadi 75 hari dengan penambahan sektor patroli di laut Arafuru. Sedangkan dalam hal integrasi sistem informasi, saat ini telah terinstalasi perangkat sistem informasi berbagi pakai di 6 K/L. Targetnya adalah 26 K/L hingga tahun 2024.

Instansi yang turut menghadiri forum KKPH yaitu Bakamla RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Polri dan BMKG.

Kepala Bakamla RI turut didampingi oleh Deputi Operasi dan Latihan Laksma Bakamla Bambang Irawan, S.E, M.Tr. (Opsla);  Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Laksma TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA.; Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Friche Flack; dan Pranata Humas Ahli Madya Kolonel Bakamla Dr. Wisnu Pramandita, S.T., M.M., M.Tr.(Hanla).