Rabu, 28 Jul 2021 01:42
  • Home
  • Pemilukada
  • PSU Jilid II, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Harus Profesional Dan Netral

PSU Jilid II, KPU Dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Harus Profesional Dan Netral

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Minggu, 13 Jun 2021 00:53
Istimewa
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Wahyudi (Ketua KPU Labuhanbatu) Makmur Munthe (Ketua Bawaslu Labuhanbatu)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Labuhanbatu selaku penyelenggara Pilkada Labuhanbatu akan penggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang) Jilid II di dua Tempat Pemungutan Suara yakni di TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara pada 19 Juni 2021 yang akan datang. Minggu (13/6/2021).

Terkait pelaksanaan PSU jilid II kali ini, masyarakat (Publik) berharap terhadap KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Labuhanbatu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak lagi melampaui kewenangan serta tidak menyalahgunakan fungsi dan jabatannya untuk menguntungkan salah satu Paslon yang berkompetisi didalam Pilkada Labuhanbatu pasca PSU jilid I 24 April 2021 lalu agar tidak terkesan menghambur-hamburkan uang negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.

KPU Labuhanbatu pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebelumnya terungkap telah melakukan pelanggaran administrasi sehingga menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang hingga dua kali di 24 April 2021 lalu, serta 19 Juni 2021 yang akan datang, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan KPU.

Sementara itu, Bawaslu Labuhanbatu dalam sidang perkara PHP di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 terbukti telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada KPU Labuhanbatu untuk pelaksanaan program, jadwal penetapan calon Bupati Labuhanbatu terpilih pasca PSU jilid I 24 April 2021.

Penyelenggaraan PSU jilid II yang akan diselenggarakan pada 19 Juni 2021 mendatang, KPU Labuhanbatu di dua (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan menghabiskan uang bersumber dari APBD sebesar Rp. 635.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari sisa anggaran PSU jilid I senilai Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid I, 24 April 2021 lalu di sembilan (9) TPS, KPU Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pada  9 Desember 2020 lalu di seribu enam puluh satu (1.061)TPS , KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah)

Sebelumnya, Berdasar perkara nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil pemilihan bupati Labuhanbatu, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).

"Yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (3/6/2021).

Perintah PSU ini menjadi yang kali kedua setelah MK menjatuhkan putusan PSU pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pertama. Pada saat itu, MK memerintahkan KPU Labuhanbatu melaksanakan PSU di sembilan TPS yang tersebar di empat kecamatan yaitu kecamatan rantau utara 2 TPS, rantau selatan 4 TPS, pangkatan 1 TPS dan bilah hilir 1 TPS.

Hasil PSU Labuhanbatu yang digelar pada 28 April 2021 tersebut kemudian digugat oleh pasangan calon nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar.

Keduanya menunjuk Yusril Ihza Mahendra dan kawan advokatnya menjadi kuasa hukum untuk melawan KPU Labuhanbatu dengan menggugat hasil pilkada pasca-PSU ke MK.

Menanggapi hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbtu harus benar-benar menerapkan asas jurdil, cermat, dan hati-hati dalam menyelenggarakan PSU kedua ini.

"Sebagai lawyers dari paslon no 3 kami betul-betul meminta KPU dan Bawaslu di Kabupaten Labuhanbatu harus benar-benar menerapkan asas jurdil, cermat dan hati-hati dalam menyelenggarakan PSU kedua ini. KPU Pusat dan Bawaslu juga harus bersikap sama," kata Pakar Hukum Tata Negara.

Yusril menjelaskan, dari sidang MK yang kedua terungkap bahwa KPU tidak netral dan memihak kepada salah satu paslon. Selain itu pelanggaran-pelanggaran terjadi seperti pemilihan yang pertama.

"Dari sidang MK yang kedua yang lalu terungkap bahwa KPU tidak netral dan memihak salah satu paslon. Pelanggaran-pelanggaran terus terjadi seperti pemilihan yang pertama," jelas mantan Menteri Hukum dan Ham itu.

Sebab tegas Yusril, pihak KPU Labuhanbatu sebenarnya telah mengetahui bahwa hasil PSU pertama ditolak oleh kliennya Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar, namun kata dia, KPU tetap ngotot untuk selenggarakan rapat pleno penetapan pemenang.

"Sudah tahu hasil PSU ditolak paslon 3 dan sudah didaftarkan di MK, KPU Labuhanbatu ngotot lakukan pleno tetapkan paslon pemenang. Kami surati mereka, tapi mereka tidak gubris. KPU Pusat juga sama. Bukannya mengawasi KPU setempat, malah mengimbau KPU Labuhanbatu untuk segera tetapkan paslon pemenang. Semua ini terungkap di MK dalam sidang online yang bisa disaksikan siapa saja," tegasnya.

Untuk itu dia harapkan, dalam pelaksanaan PSU kedua di Labuhanbatu ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

"PSU kedua di Labuhanbatu ini benar-benar merupakan ujian moralitas bukan saja bagi KPU dan Bawaslu, tetapi juga kepada kedua paslon. Laksanakanlah Pilkada ini dengan jujur dan obyektif. Kalau sudah dilaksanakan seperti itu, apapun hasilnya harus diterima oleh kedua paslon," harap pemilik Ihza & Ihza Law Firm Kota Kasablanka ini.

"Demokrasi bukan saja menuntut ketaatan kepada hukum, tetapi juga ketaatan kepada asas-asas moralitas. Tanpa itu, demokrasi hanya akal-akalan dan tipu muslihat semata untuk mengelabui rakyat," sambungnya.

Jika terjadi pelanggaran kembali dalam PSU yang kedua, maka terang Yusril, sepenuhnya menjadi kewenangan MK. Bisa saja kata dia, PSU kembali bahkan juga bisa salah satu paslon di diskualifikasi oleh MK.

"Kalau masih terjadi pelanggaran, apakah akan PSU lagi atau salah satu paslon dinyatakan diskualified, semua kami serahkan ke MK," kata mantan Menteri Sekretaris Negara di era SBY ini.
Editor: Budi

T#g:PSUPilkada Labuhanbatu
Berita Terkait
  • Minggu, 27 Jun 2021 12:27

    Satgultor TNI Tumpas Aksi Teroris Di Gedung DPR RI

    Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melalui pendadakan disertai kecepatan dengan akurasi yang tinggi berhasil mengambil alih Gedung DPR RI dari penguasaan para teroris sekaligus sukses menyela

  • Minggu, 20 Jun 2021 10:10

    Dandim 0209/LB Dinginkan Kapolres Labuhanbatu Saat Marah Di PSU TPS 09

    Dandim 0209/LB Letkol Inf. Asrul Kurniawan Harahap, S.E.M.Tr (Han) sempat mendinginkan emosi Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, S.I.K., M.H saat marah di lokasi pemungutan suara ulang (PSU) d i

  • Sabtu, 19 Jun 2021 22:49

    Kapolda Sumut: PSU di Labuhanbatu Berjalan Aman dan Kondusif

    Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak MSi dan Pangdam I / Bukut Barisan meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Sabtu (19/6

  • Jumat, 18 Jun 2021 08:28

    Jelang PSU Pilkada Labuhanbatu, Polsek Kualuh Hulu Lakukan OPS Yustisi

    Personil Polsek Kualuh Hulu melakukan Razia dan Ops Yustisi penyekatan terhadap pengguna jalan yang keluar masuk di Wilayah Polsek Kualuh Hulu dengan sasaran kelompok Masyarakat, OKP, dan Ormas lainny

  • Senin, 14 Jun 2021 06:14

    Jelang PSU Jilid II Pilkada Labuhanbatu Paslon ASRI Diterpa Fitnah Dan Berita Hoaks

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama denga

  • Jumat, 04 Jun 2021 22:44

    KPU Sumut Hanya Melakukan Supervisi Pada Penyelenggaraan PSU Jilid 2 Pilkada Labuhanbatu

    Terkait penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid 2 Pilkada Kabupaten Labuhanbatu di TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan keputusan sela Mahkamah

  • Jumat, 04 Jun 2021 15:04

    KPU Labuhanbatu Akan Selenggarakan PSU Jilid 2 Gunakan Sisa Anggaran Yang Ada

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi tegaskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS yakni TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau S

  • Kamis, 03 Jun 2021 21:33

    Mahkamah Konstitusi Putuskan PSU Jilid 2 Pilkada Labuhanbatu, Bukti Penyelenggara Tidak Profesional

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lanjutan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) 24 April 2021 dengan nomor 141/PHP.BUP-XIX/

  • Minggu, 30 Mei 2021 20:50

    KPU Labuhanbatu Hadirkan Alat Bukti Surat Di MK Salahi Ketentuan

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu dalam mengambil alat bukti dari dalam kotak suara tidak melibatkan saksi paslon nomor urut 03 H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T.,M.T dan Faizal

  • Sabtu, 22 Mei 2021 08:32

    Pakar Hukum Dr. Surya Perdana, SH, Mhum : PSU Pilkada Kabupaten Labuhanbatu 2020 Batal Demi Hukum

    Dr. Surya Perdana, SH, MHum Dosen fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak