“Bapak ibu jangan takut kalau diancam tidak kebagian BLT atau pun PKH lagi. Itu bukan uang APBD, melainkan dari pemerintah pusat. Selama 10 tahun saya ikut membahasnya di DPR RI,” kata Masinton Pasaribu kepada warga Kecamatan Tapian Nauli, Minggu (20/10/2024).

Calon Bupati Tapteng ini menegaskan, pasangan Masinton-Mahmud (MAMA) hadir dengan komitmen tinggi untuk membawa perubahan dan menciptakan pemerintahan Tapteng baru yang adil untuk semua.

“Jangan takut pilih MAMA sebagai jalan menuju perubahan. Hanya dengan perubahan kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah yang kita sebut Tapteng naik kelas. Kita tenggelamkan penindasan dan intimidasi di Tapteng,” sebut Masinton Pasaribu.

Ia mengungkapkan, MAMA akan adil untuk masyarakat petani, adil untuk ibu-ibu pedagang UMKM, adil untuk anak-anak muda, adil untuk nelayan, adil untuk semua masyarakat.

Masinton Pasaribu yang didampingi Mahmud Efendi Lubis kemudian menyindir, beberapa hari lalu jalan-jalan di sebuah kampung, ada pejabat-pejabat daerah yang berasal dari kampung itu. Tapi kondisinya mirip desa yang belum merdeka.

“Fasilitas dasarnya belum terpenuhi, belum ada saluran air air bersih, ada juga desa yang setiap hujan datang, selalu kebanjiran,” terang Masinton Pasaribu.

Dijelaskannya, kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi, bagaimana mungkin mau cerita pembangunan dan bagaimana mungkin mau cerita Tapteng naik kelas.

“Ternyata masih ada tempat yang kita temukan belum merasakan adanya kemerdekaan, belum merasakan adanya fasilitas publik yang layak. Itu terjadi karena pembiaran, karena maraknya praktik korupsi,” tegas Masinton Pasaribu.

Disebutkan Masinton Pasaribu, Tapteng akan naik kelas, kalau pemimpinnya tidak korupsi sehingga anggaran daerah bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas masyarakat.

“Tapi kalau pemimpinnya korupsi, hal itu tidak akan terlaksana. Untuk apa itu? Enggak dapat komisi aku dari situ,” ujar Masinton Pasaribu.

Dia pun bertanya ke warga, mau pemimpin yang begitu bapak ibu? 

Mau pemimpin yang meras kepala desa? 

Mau pemimpin yang meras guru kepala sekolah? 

Mau pemimpin yang suka nakutin ASN dan honorernya? 

Mau pemimpin yang nakut-nakuti rakyat? 

Warga yang hadir kompak menjawab tidak.

Masinton mengatakan, jika rakyat memberi mandat dan kepercayaan serta Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan restu dan ridho kepada pasangan MAMA sebagai pemimpin di Tapteng, Masinton-Mahmud akan menjalankan tugas-tugas melayani masyarakat.

Terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih, begitu pula dengan nelayan, tidak boleh terjadi perampokan hasil laut terhadap nelayan kecil oleh kapal besar yang dilarang masuk ke area tangkap nelayan kecil.

“Itulah komitmen kami untuk melindungi nelayan kecil agar hasil tangkapannya cukup untuk menghidupi keluarga dan bisa menyekolahkan anak-anaknya,” cetusnya.

Begitu pula nanti terhadap warga yang bertani di desa-desa, akan disiapkan tenaga penyuluh pertanian yang mendampingi seluruh kelompok-kelompok tani di desa. 

Begitu juga nanti dengan UMKM, ibu-ibu dilatih keterampilan untuk meningkatkan usaha rumah tangganya.

Dan dengan anak-anak, semuanya wajib lulus SMA dan kalau dia berprestasi diupayakan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jalur program beasiswa.

“Apakah semua itu bisa kita lakukan? Tentu saja bisa, kalau pemimpinnya tidak korup,” sebut Masinton Pasaribu.

Khusus bagi keluarga tidak mampu, dan juga lansia tidak mampu, nanti diwajibkan ikut serta dalam program BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Bagi anak-anak muda, akan disiapkan latihan-latihan kerja, latihan-latihan untuk berwirausaha, sehingga anak-anak begitu lulus sekolah, siap kerja dan siap berwirausaha.

“Itulah perubahan yang akan kita hadirkan. Pesan-pesan perubahan inilah yang nanti kami minta bantu ke bapak ibu untuk disampaikan kepada keluarga dan handai tolan,” katanya.

Bagi ASN dan honorer, kalau selama ini mengeluh tunjangan penghasilan disunat-sunat, tidak akan terjadi lagi. Tunjangan penghasilannya akan ditambah. 

“Selama ini mereka takut, kalau tidak mengikuti kemauan politik pejabat-pejabat, mereka akan dipindahkan dengan semena-mena,” ungkapnya.