Banyak orang yang membandingkan utang pemerintahan Jokowi dan pemerintahan SBY. Menurut Kementrian Keuangan sampai habisnya masa jabatan SBY utang Negara berada pada Rp2.608.78 triliun, sangat jauh selisihnya dari utang pemerintahan Jokowi saat ini.

Kenapa utang Negara pemerintahan Jokowi sangat besar? Ini dikarenakan Jokowi ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas yang mana masalah ini dapat menimbulkan besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional.

Inilah yang menjadi dasar Jokowi mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pemerintah mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif, di mana negara membelanjakan lebih dari yang diterima negara, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Penerimaan negara tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, sehingga terjadi defisit yang harus ditutup dengan pembiayaan/utang. Utang yang dilakukan pemerintah saat ini masih aman karena digunakan untuk belanja produktif.

Kenapa hasil utang yang digunakan untuk belanja produktif masih belum dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat saat ini? Ya memang hasil dari belanja produktif belum dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini tetapi diperkirakan pada tahun 2045, Indonesia diharapkan menjadi salah satu dari 7 negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

Salah satu faktornya adalah Indonesia memiliki bonus demografi. Hal ini akan berhasil jika didukung oleh persiapan dan investasi sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur. Pada 2017 dan 2018, ada sekitar 19,7 juta siswa menerima Kartu Indonesia Pintar. Indonesia akan dapat mengoptimalkan bonus demografi pada tahun 2045 jika generasi mudanya saat ini memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang baik.

Begitu pula dengan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Misalnya, pembangunan jembatan membutuhkan waktu 2-3 tahun, dan manfaat jembatan baru bisa dinikmati setelah jembatan selesai dibangun. Infrastruktur akan mendorong perekonomian, menciptakan pemerataan dan mengarah pada pengentasan kemiskinan.